BONDOWOSO – Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Bondowoso dinilai tidak transparan.
Betapa tidak ,selama ini, pihak pengurus KORPRI tidak pernah melaporkan penggunaan anggaran hasil iuran.
Hal itu disampaikan oleh sumber kuat di internal Permerintahan Kabupaten Bondowoso, setingkat eselon II yang enggan disebutkan namanya.
“Sejak tahun 2018, tidak pernah menerima laporan dari pengurus, untuk apa saja iuran itu,” jelasnya melalui telepon selulernya, Jumat (26/8/2022).
Menurutnya , pengurus selalu sensi, ketika ditanya soal penggunaan angaran. Bahkan, terkesan memusuhi anggota KORPRI yang mempermasalahkan transparansi iuran ASN.
Dikatakan bahwa pengurus KORPRI hanya melakukan kegiatan ketika ulang tahun KORPRI, berupa pembagian santunan. Namun, hal itu hanya kepada beberapa penerima saja.
“Dulu waktu ikut rapat, saya pernah menanyakan itu. Eh, malah dimusuhi,” ujar sumber kuat.
Ketika ditanya awak median pengurus KORPRI Bondowoso saling lempar untuk memberikan keterangan soal iuran. Pelaksana harian, Elis, melempar kepada Sekretaris KORPRI, Gozal Rawan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
Sementara itu pihak Sekretaris, masih mau bertanya kepada Bendahara KORPRI, Wiratmo Mulyanto, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
Begitu juga dengan Wakil Sekretaris KORPRI, Nunung Setianingsih, enggan memberikan keterangan.
Iuran yang kepada anggota KORPRI variatif. Mulai dari 10 ribu, hingga 25 ribu, langsung dipotong dari gaji ASN sesuai dengan jenjang jabatan.
Untuk diketahui ,ahun 2022 ini, jumlah ASN di Kabupaten Bondowoso sekira 8.900 orang. Estiimasi iuran yang terkumpul dalam satu tahun sekira 1,1miliar.(SD)