“Dari uang sekitar Rp4 miliar yang disita KPK dalam penyidikan gratifiksasi di serangkaian penggeledahan di Kabupaten Mojokerto, tim menemukan Rp3,7 miliar di rumah orang tua tersangka MKP,” ungkap juru bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (2/5/2018).
Febri menuturkan, uang tersebut didapatkan di dalam lemari kamar orang tua Mustafa dalam bentuk pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu. Uang masih dalam bungkusan tas kresek hitam sekitar Rp700 juta, kardus dan tiga tas lain untuk sisanya.
“Saat penggeledahan dilakukan, MKP sedang berada di lokasi,” terang dia.
KPK, kata Febri, juga mendalami dugaan penerimaan gratifikasi melalui sarana perbankan lewat pihak keluarga Mustafa. Sedangkan untuk kendaraan yang disita kepemilikannya diduga atas nama pihak lain.
“Kami sampaikan juga terima kasih pada masyarakat di Mojokerto yang membantu dan memberikan informasi. Jika ada informasi lain terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi lain, dapat juga disampaikan ke KPK untuk dilakukan kroscek lebih lanjut. Kerahasiaan pelapor menjadi salah satu aspek yang dijamin undang-undang,” tuturnya.
Sekadar informasi, KPK telah resmi menetapkan Bupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasa sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi. Mustofa sendiri kini sudah menjadi tahanan KPK.
Pada kasus pertama, Mustofa diduga telah menerima hadiah atau janji terkait pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015. Dalam hal ini, lembaga antirasuah juga menetapkan Permit and Regulatory Division Head Tower Bersama Group, Ockyanto dan Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, Onggo Wijaya.
“KPK melakukan penyidikan tertanggal 18 April 2018, yaitu dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pembangunan menara telekomunikasi dengan tersangka MKP (Mustafa Kamal Pasa), OKY (Ockyanto), dan OW (Onggo Wijaya),” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Senin 30 April 2018.
Syarif menyebut bahwa Mustafa Kamal Pasa menerima suap dari Ockyanto dan Onggo Wijaya terkait dengan pengurusan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojoekerto tahun 2015. Dalam hal ini, Mustofa diduga telah menerima uang sebanyak Rp2,7 miliar.
“Dugaan hadiah atau janji (suap) yang diterima tersangka MKP terkait izin pembangunan menara telekomunikasi ini adalah Rp2,7 miliar,” tutur Syarif.
Untuk kasus pertama, sebagai penerima, Mustafa disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan, Ockyanto dan Onggo selaku pihak yang diduga pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
“Dugaan penerimaan gratifikasi setidak-tidaknya Rp3,7 miliar. Penyidik masih terus mendalami dan mengembangkan perkara ini, khususnya terkait dugaan penerimaan lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,” papar Syarif.
Atas perbuatannya, Mustafa dan Zainal Abidin disangka melanggar pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(qlh)