BONDOWOSO – Ketua DPRD H.Ahmad Dhafir, mengatakan, interpelasi minimal diajukan oleh 7 anggota DPRD.Kendati demikian menurutnya, hingga saat ini belum ada surat masuk ke pimpinan terkait permohonan interpelasi.
Dijelaskan ,bahwa berdasarkan aturan, interpelasi itu memang merupakan hak fraksi-fraksi, yang kemudian pengajuannya disampaikan ke pimpinan DPRD
Kemudian , pimpinan legislatif yang akan merekomendasikan untuk dibahas di Banmus. Namun menurutnya materi interpelasi sendiri bukanlah kewenangan Banmus.
“Syarat interpelasi itu, di Banmus hanya punya kewenangan untuk check, administrasi kelengkapan syarat administrasi. Syaratnya diusulkan oleh tujuh orang dari fraksi yang berbeda,” ungkapnya usai Paripurna, Senin 14/10/2019.
Ditempat yang sama Bupati Bondowoso , KH.Salwa Arifin mengharapkan rencana interpelasi yang dilontarkan oleh sejumlah anggota DPRD tak terealisasi.
“Tidak tau kalau itu. Saya kira hanya wacana saja. Mudah-mudahan tidak terealisasi,” harapnya.
Bupati juga berharap kegaduhan seperti adanya demo yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkatnya pun tak terjadi lagi. Karena dirinya menilai pentingnya untuk mengedepankan komunikasi, demi menjaga kondusifitas wilayah Bondowoso.
“Saya mengharapkan tak terjadi lagi. Kita mengutamakan kondusifitas wilayah ini. Mungkin dengan cara yang lain, mengedepankan komunikasi,” imbuhnya.
Terkait adanya sejumlah pernyataan kontroversial eksekutif, Bupati Salwa mengakui bahwa hal tersebut ke depan penting untuk diperbaiki. Manakala memang terjadi lagi, dirinya mengharapkan untuk bertemu dan berdialog langsung.
“Ya, itu yang akan diperbaiki ke depan. Semua pihak kalau melakukan itu, ketemu langsung berdialog,” ungkapnya.
Santernya kabar terkait hak interplasi karena sebelumnya tiga fraksi di DPRD Bondowoso berencana akan menggunakan hak interpelasi mereka sebagai anggota dewan dalam menyikapi kegaduhan di lingkungan eksekutif. Penyebabnya karena carut marut mutasi ASN beberapa waktu lalu. Termasuk, pernyataan kontroversi Plt. Kepala BKD Achmad Prajitno. Tiga fraksi dimaksud yakni, Fraksi Golkar, PKB, dan PDIP.