Januari 2018 Longsor Ponorogo
Informasi Awal Pusat Krisis Kesehatan terhadap bencana Tanah Longsor yang terjadi di 1 kecamatan, yaitu Sawoo, PONOROGO, JAWA TIMUR pada tanggal 07-01-2018.
Pada hari minggu, 07 Januari 2018 terjadi hujan dengan intensitas tinggi diwilayah Kecamatan Sawoo dan sekitarnya yang mengakibatkan tanah menjadi labil dan menyebabkan longsor menimpa rumah. • Dampak dari Tanah Longsor 2 orang meninggal dunia an. Ibu Ria Lestari umur 23 th, Pekerjaan tani, alamat : Rt 02/03 Dsn Gondang Ds Tumpuk Kec. Sawoo Kab. Ponorogo. 2) Venesia Aulia Andriani, umur 2 bulan, alamat : Rt 02/03 Dsn Gondang Ds Tumpuk Kec. Sawoo Kab. Ponorogo. • 1 unit rumah rusak berat
Dalam data awal yang diperoleh dari dinas kesehatan setempat berkoordinasi dengan beberapa dinas terkait maka jumlah korban yang dapat diinformasikan adalah sebanyak 2 Orang, terdiri dari 2 orang meninggal, 0 orang hilang, 0 Luka Berat/Rawat Inap , 0 Luka Ringan/Rawat Jalan dan 0 Orang pengungsi.
Komoditas bawang putih menjadi penyumbang tertinggi inflasi di Jawa Timur dalam kurun Februari 2018, sesuai catatan Badan Pusat Statistik (BPS) wilayah setempat.
Kepala BPS Jawa Timur, Teguh Pramono saat memberikan keterangan pers terkait inflasi di Surabaya, Kamis mengatakan, pada Februari 2018 Jatim mengalami inflasi sebesar 0,16 persen, dan terjadi hampir di seluruh kota setempat.
Februari 2018 Bawang Putih Jadi Komoditas Utama di Jatim
Komoditas utama yang memberikan andil terbesar inflasi, kata dia, adalah bawang putih, beras dan sewa rumah. Sedangkan komoditas yang memberikan andil terbesar deflasi ialah telur ayam ras, tarif angkutan udara, dan daging ayam ras.
“Berbeda dengan Januari 2018, Jatim mengalami inflasi sebesar 0,60 persen, dan komoditas utama yang mendorong terjadinya inflasi adalah beras, namun harga beras sudah mulai turun untuk Februari 2018,” kata Teguh.
Ia mengatakan, secara umum di berbagai kabupaten dan kota Jatim, inflasi tertinggi ada di Kota Probolinggo yang mencapai 0,31 persen
sedangkan yang terendah terjadi di Kabupaten Sumenep yaitu sebesar 0,08 persen.
Dari tujuh kelompok pengeluaran pada Februari 2018 di Jatim, enam kelompok mengalami inflasi dan satu kelompok mengalami deflasi.
Kelompok yang mengalami inflasi tertinggi, kata dia, adalah kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,43 persen, sedangkan kelompok yang mengalami deflasi adalah kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,18 persen.
Untuk laju inflasi tahunan atau “Year on Year” (YoY) Jawa Timur pada Februari 2018 mencapai 3,01 persen, angka ini lebih rendah dibanding YoY Februari 2017 sebesar 3,99 persen.
“Pada Februari 2018, lima ibu kota provinsi di Pulau Jawa mengalami inflasi dan satu kota mengalami deflasi, dengan inflasi tertinggi terjadi di DKI Jakarta dan Semarang sebesar 0,37 persen, sedangkan deflasi terjadi di Yogyakarta sebesar 0,05 persen,” tuturnya.
Maret 2018 Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 4.332,59 ribu jiwa.
Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 4.332,59 ribu jiwa (10,98 persen), berkurang sebesar 72,68 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 4.405,27 ribu jiwa (11,20 persen). Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2018 tercatat sebesar 74,24 persen, sedikit meningkat dibandingkan dengan kondisi September 2017 yaitu sebesar 73,96 persen. Berdasarkan komoditas makanan, ada 7 komoditas yang secara persentase memberikan kontribusi yang cukup besar pada garis kemiskinan makanan yaitu beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, gula pasir, tahu, tempe, dan daging ayam ras. Komposisi tersebut terjadi pada semua wilayah baik di perdesaan maupun perkotaan.
April 2018 Nilai Ekspor Jatim Meningkat
Nilai ekspor Jawa Timur April 2018 mencapai USD 1,64 miliar atau turun 9,75 persen dibandingkan Maret 2018. Nilai tersebut dibanding April 2017 naik sebesar 1,05 persen. Nilai Impor Jawa Timur April 2018 mencapai USD 2,09 miliar atau naik sebesar 17,71 persen dibandingkan Maret 2018. Angka ini mengalami kenaikan 26,83 persen dibandingkan April 2017.
Mei 2018 Teror Bom Jawa Timur
Setelah sempat mengguncang Kota Surabaya pada Minggu 13 Mei 2018 pagi, ledakan bom juga terjadi di Kabupaten Sidoarjo pada malam harinya.
Kepala Biro penerangan Masyarakat (Karopenmas) Humas Mabes Polri, Brigjen Mohammad Iqbal, dalam keterangan di Jakarta, Minggu 13 Mei 2018 malam, mengakui adanya ledakan di salah satu Rusunawa, Jalan Sepanjang, dekat Polsek Taman, Sidoarjo, Jawa Timur.
“Benar bahwa ada ledakan lagi di Sidoarjo. Informasinya pukul 21.00 WIB dan sumber ledakan di salah satu unit rusunawa Jalan Sepanjang, dekat Polsek Taman,” ujar Iqbal. Dia mengatakan diduga unit rusunawa itu didiami oleh terduga teroris atau keluarga pelaku teror bom sebelumnya di sejumlah gereja di Surabaya Minggu 13 Mei 2018 pagi.
“Tapi kami belum tahu. Kami belum tahu ada orang di sana atau tidak. Kami masih cek apakah itu meledak dengan sendirinya atau ada orang yang meledakan,” kata Iqbal. Mantan Kapolrestabes Surabaya itu juga mengaku belum mengetahui ada atau tidaknya korban jiwa di lokasi ledakan pada malam hari itu.
Terkait ledakan di tiga gereja di Surabaya yang diduga dilakukan oleh satu keluarga, yakni bapak, ibu dan empat orang anak mereka, Polda Jawa Timur menyatakan korban meninggal dunia akibat serangan bom itu menjadi 13 orang.
“Jumlahnya bertambah lagi menjadi 13 orang yang meninggal dunia. Sedangkan korban luka terdata sebanyak 43 orang dan dirawat di berbagai rumah sakit di Surabaya,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera.
Seperti dilaporkan Antara, dia menjelaskan, tujuh orang meninggal akibat ledakan di Gereja Santa Maria, tiga korban meninggal di Gereja Pantekosta di Jalan Arjuno dan tiga korban meninggal di Gereja Kristen Indonesia di Jalan Diponegoro.
Juni 2018 Gelimang Politik Pilkada Serentak
Pemerintah memastikan libur pada hari pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak, yang dilaksanakan pada Rabu, 27 Juni 2018. “Sudah diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), saat ini tengah diproses di Kementerian Sekretariat Negara,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik di kantornya, Sabtu, 23 Juni 2018.
Dari informasi yang diterimanya, kata Akmal, keputusan presiden (kepres) mengenai libur pilkada akan terbit dalam 1-2 hari. Namun dia belum bisa memastikan apakah libur ini hanya untuk 31 daerah yang menyelenggarakan pilkada atau seluruhnya. “KPU silakan mandiri, meminta sendiri kepada Presiden, apakah butuh hari libur nasional itu?” ujarnya.
Pilkada serentak di Indonesia dilaksanakan pada Rabu, 27 Juni 2018. Pilkada serentak ini dilakukan di 171 daerah dari 34 provinsi di Indonesia. Rinciannya, 17 di antaranya memilih gubernur, 39 kota memilih wali kota, dan 115 kabupaten memilih bupati.
Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah masih mengkaji wacana libur nasional saat pilkada serentak pada 27 Juni 2018.
Juli 2018 Jawa Timur Jadi Salah Satu Penyumbang Ekpor terbesar RI
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produk ekspor Indonesia per Juli 2018 sekitar 37,54% berasal dari tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur.
Per Juli 2018, nilai ekspor Indonesia tercatat sebesar US$ 16,24 miliar atau meningkat 25,19% dibanding Juni 2018, sedangkan dibanding Juli 2017 meningkat 19,33%.
“Asal ekspor kita masih tidak berubah, mayoritas 3 provinsi utama, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur,” kata Kepala BPS Suhariyanto di kantor BPS pusat, Jakarta, Rabu (15/8/2018).
Suhariyanto mengatakan sumbangan ekspor dari Jawa Barat terhadap ekspor di Juli 2018 sebesar US$ 17,4 miliar atau 16,69%, Jawa Timur sebesar US$ 10,9 miliar atau 10,53%, sedangkan Kalimantan Timur US$ 10,7 miliar atau 10,32%.
Suhariyanto menambahkan produk yang diekspor dari Jawa Barat seperti kendaraan dan bagian, peralatan listrik. Untuk Kalimantan Timur yang utama adalah batubara dan CPO.
“Ke depan perlu menggerakkan komoditas lain yang bisa diproduksi di provinsi lain, karena tiga provinsi ini menyumbang 37% terhadap total ekspor,” tutup dia.
Agustus 2018 Pendidikan Pemicu Inflasi 2,04 persen Jawa Timur
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timurmencatat sektor pendidikan, rekreasi dan olah raga memicu inflasi di Jawa Timurpada Agustus 2018 sebesar 2,04 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, Teguh Pramono mengatakan, pada Agustus ini Jawa Timur mengalami inflasi 0,11 persen.
Menurut dia, inflasi pada bulan yang sama tahun-tahun sebelumnya juga cenderung dipengaruhi oleh faktor pendidikan.
“Memang memasuki tahun ajaran baru biaya sekolah swasta menjadi penyumbang inflasi mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Namun, secara umum gejalanya ini relatif inflasi kita masih terkendali,” katanya di kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur,
September 2018, 8 Kota di Jawq Timur IHK menurun.
Pemantauan terhadap perubahan harga selama bulan September 2018 di 8 kota Indeks Harga Konsumen (IHK) Jawa Timur menunjukkan adanya penurunan harga di sebagian besar komoditas yang dipantau. Hal ini mendorong terjadi penurunan IHK mengalami deflasi sebesar 0,01 persen yaitu dari 132,42 pada bulan Agustus 2018 menjadi 132,41 pada bulan September 2018.
Inflasi September 2018 tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2017 karena pada bulan September 2017 mengalami inflasi sebesar 0,19 persen. Apabila dilihat trend musiman setiap bulan September selama sepuluh tahun terakhir (2009- 2018) telah terjadi delapan kali inflasi dan dua kali deflasi. “Bulan September 2009 merupakan inflasi tertinggi yaitu sebesar 1,20 persen, sedangkan deflasi terendah pada bulan September 2013 sebesar 0,23 persen,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Teguh Pramono pada Pers Rilisnya,
Oktober 2018 Wujudkan Jatim Smart
Provinsi Jawa Timur akan merayakan hari jadinya yang ke-73,
Rencananya, peringatan tersebutdimulai dengan upacara di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Gubernur Jatim, Soekarwo mengatakan, peringatan Hari Jadi Provinsi Jatim ke-73 ini mengangkat tema “Jatim Smart Province”.
“Mewujudkan Jatim Smart Province harus di dukung oleh tiga penggerak, yakni smart governance, smart Industry dan smart economy,” ujar Soekarwo saat menggelar konferensi pers di Kantor Gubernur Jatim.
Ia menjelaskan Jatim smart provincememiliki tujuan agar industri menjadi pilar peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, smart governance dapat didapatkan melalui adanya keterbukaan informasi dan data yang terintegrasi.
“Hal tersebut juga dapat membantu kebijakan yang melayani masyarakat, dan menyelenggarakan pemerintahan serta pelayanan masyarakat berbasis IT yang terintegrasi,” imbuh gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu.
Ia menilai, semakin majunya sektor industri di Jawa Timur, juga akan membawa Jaw Timur semakin terwujud pembangunan ekonominya.
“Nantinya optimalisasi potensi dari sumber daya daerah, sekaligus untuk wujudkan lingkungan usaha yang kondusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
November 2018 Tiket Pesawat dan Bawang Merah penyumbang utama pemicu inflasi.
Inflasi kembali di Kota Malang pada November 2018 lalu. Angkanya sebesar 0,37 persen atau mengalami peningkatan dibanding inflasi Oktober 2018 yang terdata 0,30 persen. Dari beberapa komoditas, kenaikan harga tiket pesawat dan bawang merah berperan menjadi penyumbang utama pemicu inflasi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, inflasi Kota Malang di bulan November ini memang lebih tinggi dibanding inflasi Jawa Timur yang sebesar 0,27 persen. “Inflasi November terpantau naik dibanding Oktober, dan lebih tinggi dari Jawa Timur. Memang dalam beberapa tahun terakhir, inflasi akhir tahun di Kota Malang cenderung naik,” ungkap Kepala Seksi Statistik Distribusi BPS Kota Malang Dwi Handayani Prasetyowati.
Dwi merinci, setidaknya ada 5 komoditas utama penyebab terjadinya inflasi bulan November ini. Dari urutan tertinggi, yakni tiket pesawat yang mengalami kenaikan harga 10,17 persen disusul harga bawang merah yang merangkak naik sebesar 14,84 persen. “Selain itu yang juga berpengaruh besar itu daging ayam ras yang naik 2,11 persen, lalu bensin 0,57 persen, dan telur ayam ras, 3,08 persen,” terangnya.
Berdasarkan survei di pasar, lanjut Dwi, beberapa kebutuhan pangan rumah tangga seperti bawang merah, ayam, dan telur memang mengalami kenaikan harga. Kenaikan itu bersumber dari pemasok komoditas, karena barang-barang tersebut diproduksi di luar Kota Malang. “Menurut pedagang, dari pasokan memang sudah mahal,” ujarnya.
Bahkan, lanjut dia, pihak Pemkot Malang juga sempat menyampaikan bahwa untuk pakan ternak masih susah. “Harga ayam tinggi, telur juga tinggi. Kami sudah menyampaikan ke TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) bahwa tolong diwaspadai harga ayam,” terangnya.
Menurutnya, Pemkot Malang juga sudah bergerak untuk mengatasi hal itu. Salah satunya dengan mengundang pelaku usaha ayam, seperti pedagang pengepul. “Semua sudah dipanggil dan itu memang karena harga jagung yang tinggi. Kalau pedagang apa kata pengepul,” kata dia.
Berdasarkan data BPS, Kota Malang mengalami inflasi terbesar kedua di Jatim setelah Kediri yang sebesar 0,40 persen. Sementara itu, BPS memprediksi, pada bulan Desember nanti, inflasi bisa saja terjadi. Apalagi saat ini tengah berada di musim hujan. “Sekarang musim hujan, yang patut diwaspadai harga sayur mayur karena cepat busuk. Nanti juga ada momen Natal tahun baru libur sekolah, itu bisa memicu kenaikan komoditi di tahun depan,” terangnya.
Berdasarkan catatan inflasi bulan Desember 2010-2017, rata-rata inflasi sebesar 0,94 persen. Terkecil terjadi pada tahun 2017, yakni 0,49 persen. Sementara inflasi terbesar terjadi pada Desember 2014 lalu yang sebesar 2,72 persen.
Desember 2018 ,7 Kepala Daerah di Jatim Ditangkap KPK selama 2018
Selama kurun tahun 2018, marak kepala daerah terjerat tindak pidana korupsi. Di Jawa Timur, ada tujuh kepala daerah terlibat korupsi dan tertangkap KPK.
Berikut kasus-kasus korupsi kepala daerah di Jatim yang ditangani KPK selama tahun 2018:
Februari : KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko. Nyono menjabat sebagai bupati sejak 24 September 2013 lalu, tersangkut pungli dana kapitas BPJS di 34 puskesmas dan jual beli jabatan.
Bupati Jombang Nyono ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap jabatan Kepala Dinas Kesehatan. Ketua DPD Partai Golkar Jatim ini ditangkap di Stasiun Balapan, Solo, Sabtu (3/2) sore.
Politisi Partai Golkar ini diduga menerima uang suap Rp 275 juta dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Jombang Inna Sulestyowati. Di hari yang sama, KPK menangkap Inna di Surabaya. Uang tersebut diberikan Inna agar Nyono mengangkatnya menjadi Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jombang definitif. Baik Nyono dan Inna kini ditahan KPK dan sebagai tersangka.
Maret : periode 2013-2018 tersangka suap pembahasan APBD Pemkot Malang 2015 sebesar Rp 1,6 miliar. Anton diduga memberikan suap kepada Ketua DPRD dan anggota DPRD Malang periode 2014-2019 terkait pembahasan APBD-P. Sedangkan, 18 anggota DPRD Malang diduga sebagai penerima.
Arief Wicaksono diduga menerima Rp 700 juta dari Kepala PUPPB Pemkot Malang Jarot Edy Setiawan. Dalam pengembangan perkara, uang itu diduga juga berasal dari Moch Anton. Sebesar Rp 600 juta dari total pemberian tersebut kemudian diduga didistribusikan kepada sejumlah anggota DPRD Kota Malang.
April: Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa ditahan KPK 30 April 2018. Itu setelah lembaga antirasuah itu menetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait pengurusan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan izin mendirikan bangunan (IMB) atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015.
Dalam kasus itu, Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan 2016-2021 itu disangka menerima Rp 2,7 miliar dari Ockyanto selaku Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) dan Onggo Wijaya, Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo).
Juni : Bupati Tulungagung Syahri Mulyo langsung ditahan KPK usai dilantik sebagai bupati di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (25/9/2018). Syahri langsung dinonaktifkan lantaran diduga menerima suap berkaitan dengan proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan.
Dia diduga menerima suap sebanyak tiga kali sebagai fee proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan di Dinas PUPR Tulungagung. Total penerimaan Syahri sebesar Rp 2,5 miliar.
Saat ditetapkan sebagai tersangka, Syahri Mulyo belum ditangkap KPK, termasuk Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar. Syahri justru menghilang, di lokasi persembunyiannya itukah ia mengeluarkan sebuah rekaman video yang berisi tanggapan penetapannya sebagai tersangka.
Namun akhirnya pada 9 Juni Syahri Mulyo menyerahkan diri ke KPK untuk menjalani proses hukum bersama para tersangka lainnya.
Juni : Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar terkena OTT KPK kasus suap infrastruktur. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjelaskan Samanhudi diduga menerima Rp 1,5 miliar terkait izin proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar.
Saut menyebut fee itu diduga bagian dari 8 persen yang menjadi bagian Samanhudi dari total fee 10 persen yang disepakati. Samanhudi lahir di Blitar pada 8 Oktober 1957. Ia tercatat menjabat Wali Kota Blitar selama dua periode, yakni dari tahun 2010-2015 dan tahun 2016-sekarang. Sebelumnya, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga pernah menjabat Ketua DPRD Kota Blitar.
Jumlah daftar kekayaan Muhammad Samanhudi Anwar naik Rp 5 miliar lebih sejak menjabat sebagai Wali Kota Blitar. Samanhudi diketahui memiliki harta kekayaan senilai Rp 8,5 miliar lebih. Laporan itu masuk dalam data KPK pada tanggal 30 Juli 2015.
Harta kekayaan tersebut bertambah sekitar Rp 5,55 miliar lebih dari yang sempat dilaporkan tahun 2010. Pada 31 Maret 2010, Samanhudi melaporkan harta kekayaannya hanya sebesar Rp 3,05 miliar lebih.
Oktober : Wali Kota Pasuruan M Setiyono dinonaktifkan pasca KPK menahannya, 5 Oktober 2018. Wali Kota Pasuruan non aktif Setiyono ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM).
Selain Setiyono, Dwi Fitri Nurcahyo selaku Plh Kadis PU Kota Pasuruan dan Wahyu Tri Hardianto selaku staf Kelurahan Purutrejo, serta seorang dari pihak swasta sebagai pihak yang diduga pemberi suap atas nama Muhamad Baqir, juga ditetapkan tersangka dan ditahan.
KPK menyebut komitmen yang disepakati untuk wali kota dari proyek PLUT-KUMKM ini adalah sebesar 10 persen dari nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yaitu sebesar Rp 2.297.464.000, ditambah 1 persen untuk Pokja.
Oktober : Rendra Kresna, baru 3 tahun menjabat sebagai Bupati Malang untuk kedua kalinya. Rendra Kresna dijerat KPK. Lembaga anti rasuah menganggap Rendra menerima gratifikasi dari pemborong untuk dana alokasi khusus (DAK) tahun 2011.
Rendra mengaku sudah ditetapkan tersangka saat ruang kerjanya digeledah, Senin (8/10/2018) malam. Terhitung Rendra menduduki kursi bupati selama 8 tahun. Itu setelah terpilih kedua kalinya sebagai Bupati Malang periode 2016-2021 bersama wakilnya Sanusi.
Jabatan bupati yang diemban Rendra ini merupakan periode kedua, 2016-2021. Suap yang diterima Rendra itu terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
Selain itu, Rendra bersama seorang swasta Eryk Armando Talla diduga menerima gratifikasi dari sejumlah proyek dinas di Malang. Total gratifikasi yang diterima Rp 3,55 miliar.