Bondowoso, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar person yang duduk sebagai pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah orang yang tepat.Betapa tidak karena dinilai banyak OPD yang masih diisi oleh PLT dan belum sesuai kompetensi.
“Tata kelola birokrasi kabupaten Bondowoso masih belum bisa berjalan dengan sempurna, salah satu penyebab banyaknya Pelaksana Tugas di
beberapa sektor terutama Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) pengampudisinyalir tidak sesuai dengan SE NO2/SE/VII/2019,’ jelas juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Sofi Indriasari,ST dalam rapat paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda tentang pelaksanaan pertanggung jawaban terhadap APBD 2019 di DPRD Bondowoso,Jum’at 10/07/2020.
Padahal di lingkungan
pemerintah kabupaten Bondowoso menurut Fraksi PDI Perjuangan memiliki tenaga-tenaga yang potensial
dan berkualitas baik yang masih terkung-kung dengan second line OPD.
“Maka atas dasar hal-hal tersebut, kami Fraksi PDI Perjuangan menyarankan segera
dilaksanakan Open Bidding , sehingga pemerintah kabupaten Bondowoso memiliki tenaga-tenaga yang potensial
dan berkualitas baik yang masih terkung-kung dengan second line OPD, maka
atas dasar hal-hal tersebut, kami Fraksi PDI Perjuangan menyarankan segera
dilaksanakan Open Bidding, ” katanya.
Selain itu person yang duduk di kursi pimpinan
terutama di OPD pengampu benar-benar diisi oleh orang yang tepat.
“Diisi orang yang tepat, agar visi
dan misi BUPATI dan WAKIL BUPATI yang tertuang dalam RPJMD segera
terealisasikan dan dapat di nikmati oleh masyarakat,” tukasnya.
Dan terkait evaluasi
kelembagaan agar mendapat dukungan dari semua pihak sesuai dengan kondisi riil di kabupaten Bondowoso.Dalam tahun anggaran 2019, PDI Perjuangan menyoroti Progam Pemanfaatan Teknologi
Informasi pada lampiran LKPJ 2019 capaian hasil Progam Pemanfaatan
Teknologi Informasi khususnya prosentase implementasi E- goverment
masihlah sangat rendah yaitu 66,66%. Dalam Peraturan Presiden nomor 95
tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE ) salah
satu capaian MenPan RB yaitu menetapkan agar setiap Instansi Pemerintah,
baik pusat maupun daerah harus menggunakan aplikasi umum, paling lambat
dua tahun selisih Peraturan Presiden ini di tetapkan.
Sedangkan dalam
evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE ) tahun 2019,
Kabupaten Bondowoso mendapatkan nilai 2,38 dari 5 skala dalam evaluasi
tersebut. Meskipun nilai tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.
Tetapi hal ini harus jalan menjadi prioritas guna mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang bersih ,efektif, transparan dan akuntabel.
Selain itu PDI Perjuangan juga menyoroti Progam Pengeboran air bersih harus didahului dengan kajian tehnis yang
sesuai dengan kondisi daerah dengan keberpihakan anggaran, sehingga
pengeboran air tersebut berjalan lancar dan dapat dinikmati masyarakat
dengan sebaik-baiknya.
Diharapkan untuk retribusi tiket masuk distinasi wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum ada kejelasan dan MOU dengan pihak pengelola
distinasi wisata daerah masih belum dilaksanakan dengan baik, sehingga intervensi angggaran yang bersumber dari APBD dalam rangka pembangunan
distinasi wisata terkesan sia-sia, padahal penganggarannya bernilai besar.