Opini oleh : Atien A Mochtar
Suasana masa transisi kepemimpinan berpotensi menimbulkan ego sektoral tiap kekuatan yang harus dijembatani melalui komunikasi politik yang sangat intens.
Bandul politik tentu mengarah ke sosok kekuatan tiap partai pengusung.
Pertimbangannya, tentu saja, sosok yang bisa diterima semua partai pengusung.
Di penghujung kandidasi, variabel figur yang bisa diterima semua partai inilah yang menjadi realitas politik dianggap lebih aman jika para para pemangku kebijakan nantinya adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan tak lepas mampu melayani ,membantu mewujudkan janji seperti tertuang dalam fisi misi paslon terpilih.
Banyak misteri yang tak terungkap secara detail di khalayak luas karena kerap kali ragam aktivitas dalam penentuan pemangku kebijakan dipertukarkan dari, oleh, dan untuk elite utama.
Bahkan sejumlah nama yang digadang-gadang menjadi kandidat kuat sebagai nahkoda dalam posisi stratgis pun hingga detik-detik masa transisi kepemimpinan menjadi perbincangan hangat,mulai dari kalangan elit politik, ASN hingga diwarung-warung kopi.
Siapapun tak mengetahui persis perubahan politik yang begitu dinamis. Nama yang berada di urutan teratas dikantong andapun tak menjamin akan terpilih mendampingi Kironggo berikutnya mengayuh sampan sebagai nahkoda OPD.
Jangan banyak berharap dan berkhayal ,baru tahu namanya tidak jadi diambil justru di penghujung waktu akan merasa kecewa.
Jangan ambisi,tetaplah tenang , karena kita tidak tahu gores pena pemimpin baru akan menuliskan nama siapa yang layak menjadi pembantunya.
Era kepemimpinan telah berubah, selangkah lagi kita mesti bebenah layaknya santri yang akan selalu patuh pada nasehat kyai, jangan berebut sepiring nasi agar tak tumpah,sebutirpun asal barokah akan bisa membuat kita semangat bekerja untuk mengeruk pundi-pundi harta karun yang tercecer entah kemana.
Yakinlah… Kebenaran nyata adanya.
Siap berbenah atau musnah? Allahhu’alam.
Kakau kinerja dan moralitasnya baik kenapa mesti was-was?
Mengapa kita mengalami kesulitan dalam proses regenerasi ? Jawaban utama tentu bisa kita alamatkan pada kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi.Tradisi kepartaian di Indonesia masih dominan dengan tradisi feodal, oligarkis, dan transaksional. Struktur partai belum menjadi partai modern karena dominannya tiga hal tadi. Ciri feodal lekat dengan kuatnya politik figur dan minimnya upaya mentransformasikan politik figur tersebut pada modernisasi partai politik.
Partai bergerak sangat sentralistik dan bergantung pada sosok tertentu di puncak hierarki otoritas partai.
Oligarki terjadi karena distribusi dan alokasi SDM ke jabatan-jabatan publik lebih banyak ditentukan oleh segelintir elite partai sehingga formula yang lazim berlaku adalah dari-oleh-untuk mereka yang menjadi elite partai.
Sementara praktik transaksional ditandai dengan proses politik yang high cost karena ditentukan oleh siapa yang bisa memiliki kekuatan hadiah (reward power) berlebih.
Artinya, mereka yang punya uanglah yang akan mengendalikan seluruh kebijakan partai.Tradisi ini tentu sudah mapan terpola mereduksi pola-pola regenerasi.
Masihkan akan berlaku diera saat ini? Kita Sabar saja menunggu.Segala kemungkinan masih dapat terjadi dan sangat bergantung pada berbagai kalkulasi politik di fase akhir kekuasaan.
Ibarat pilot sebuah pesawat,ini penerbangan terakhir. Tentu pemimpun baru tidak ingin landing dengan penuh persoalan.
Terlebih dengan turbulensi tak terprediksi yang bisa mengancam keselamatan diri dan reputasi politik yang sudah dibangun selama ini. Meski kerap dianggap mitra “nakal”,bisa saja tidak akan melepasnya dengan mudah mengingat kekuasaan rezim beberapa dasawarsa telah mengakar.
Tugas kita, yang tak punya kepentingan wajib menjadikan ini penting, mengontrol kebijakan agar tetap mengacu dan berpihak pada kepentingan publik, meski tak mampu mengakomodir semua keinginan, paling tidak tak menyalahi aturan.
