BONDOWOSO — Rencana perubahan status PDAM menjadi Perumda Ijen Tirta masih menyisakan pekerjaan rumah serius. Pansus II DPRD Bondowoso menegaskan, perubahan bentuk badan usaha tersebut tidak boleh dipaksakan sebelum persoalan tata kelola, keuangan, hasil audit, hingga analisis investasi dan rencana bisnis benar-benar dibenahi.
Ketua Pansus II DPRD Bondowoso, Sutriyono, mengatakan pihaknya akan membawa keputusan Pansus dalam rapat kerja bersama Sekretaris Daerah (Sekda) dan jajaran eksekutif. Menurutnya, yang menjadi perhatian utama bukan persoalan siapa yang harus disalahkan, melainkan bagaimana memastikan fondasi tata kelola perusahaan daerah cukup kuat sebelum perubahan status dilakukan.
“Kalau dipaksakan dengan pondasi yang rapuh hari ini, sementara momentumnya kita sudah akan beralih dari PDAM ke Perumda, dua atau tiga tahun ke depan bagaimana perjalanan pondasinya? Kalau tidak kuat, jangan dipaksa untuk jalan,” tegas Sutriono.
Ia menilai hasil pemeriksaan Inspektorat yang telah disampaikan menjadi salah satu bahan penting bagi Pansus. Temuan tersebut, kata dia, menunjukkan masih terdapat sejumlah aspek yang harus dibenahi, termasuk persoalan tata kelola dan keuangan.
Karena itu, Pansus II kini menantang goodwill atau kemauan politik dan langkah nyata dari eksekutif untuk melakukan pembenahan.
Sutriyono menegaskan, belum terlambat bagi pemerintah daerah untuk memperkuat fondasi sebelum perubahan PDAM menjadi Perumda benar-benar dijalankan.
“Tidak ada kata terlambat. Justru di saat momentum kita beralih dari PDAM ke Perumda ini, mau tidak mau yang harus kita perkuat bersama-sama adalah pondasinya,” ujarnya.
Sutriyono juga menyoroti belum tuntasnya sejumlah dokumen penting, khususnya analisis investasi dan Rencana Bisnis (Renbis).
Menurutnya, dua dokumen tersebut tidak boleh sekadar menjadi pelengkap administratif, tetapi harus mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai arah, kelayakan, risiko, serta keberlanjutan bisnis Perumda ke depan.
Pansus, lanjutnya, tidak ingin perubahan status badan usaha hanya berhenti pada perubahan nomenklatur, sementara persoalan mendasar yang sebelumnya ada masih terbawa ke dalam tubuh Perumda.
“Yang kami tangkap dari hasil audit Inspektorat, ini perlu goodwill dari eksekutif. Perlu kemauan baik untuk membenahi. Kalau langkah nyata pemerintah daerah sudah dilakukan sampai hal-hal yang detail, termasuk paparan analisis investasi, mari kita bahas bersama lagi,” katanya.
Ia menegaskan bahwa persoalan hukum yang mungkin muncul merupakan ranah tersendiri dan berada di luar kewenangan Pansus.
Pansus II, kata Sutriyono, lebih fokus memastikan tata kelola Perumda dilakukan secara sehat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami tidak pada persoalan siapa. Persoalannya bagaimana tata kelola Perumda ini dilakukan dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Karena itu, Pansus II memilih menunggu tindak lanjut (TL) atas hasil audit Inspektorat sebelum melangkah lebih jauh.
“Kami tunggu TL-nya. Bila langkah nyata pemerintah daerah sudah dilakukan, sampai pada hal-hal detail, termasuk analisis investasi dan Rencana Bisnis, mari kita bahas bersama lagi,” ujarnya.











