Beranda Lensa Nusantara Hendak Kelabui DPRD? Kajian Ijen Tirta Kandas Dipansus , Ahmad Dhafir: Ternyata...

Hendak Kelabui DPRD? Kajian Ijen Tirta Kandas Dipansus , Ahmad Dhafir: Ternyata Copy-Paste dari Tahun 2022

1784696982808

BONDOWOSO — Polemik tata kelola Perumdam Ijen Tirta Bondowoso kembali memanas. Kali ini, sorotan DPRD Bondowoso mengarah pada dokumen analisis investasi dan rencana bisnis yang menjadi salah satu pijakan penting dalam pembahasan penyertaan modal perusahaan daerah.

Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, mempertanyakan serius dokumen tersebut. Ia menyebut, setelah ditelusuri Pansus, dokumen analisis investasi dan rencana bisnis yang diserahkan dalam pembahasan ternyata memiliki kemiripan sangat kuat dengan dokumen yang pernah disampaikan ketika perusahaan masih berstatus PDAM pada 2022.

Menurut Dhafir, persoalan tersebut terungkap setelah DPRD meminta dokumen analisis investasi dan rencana bisnis sebagai bagian dari kelengkapan pembahasan.

Permintaan itu juga berkaitan dengan arahan dalam proses konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Pertama, sebelum Perda ini disetor ke DPRD, sudah ada kajian analisis investasi dan rencana bisnis. Ini belum ada, ya? Setelah kita minta, ternyata yang diserahkan itu pernah disetor ke DPRD pada tahun 2022,” kata Dhafir,5/10/2026 malam.

Ia bahkan mempertanyakan apakah dokumen tersebut benar-benar merupakan kajian baru yang disusun untuk kebutuhan Perumdam Ijen Tirta atau hanya memperbarui dokumen lama.

“Setelah kita cek, ternyata sama. Hanya mengubah angka 2 menjadi angka 5, 2022 menjadi 2025. Isinya plek 100 persen, bahkan warna-warnanya sama,” tegasnya.

Bukan Soal ITS, tetapi Kualitas Kajian

Dhafir juga menegaskan, persoalan ini bukan mengenai siapa pihak yang menyusun kajian, termasuk keterlibatan perguruan tinggi seperti Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Yang dipersoalkan Pansus adalah substansi dan kualitas dokumen yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Menurut dia, jika sebuah kajian investasi dan rencana bisnis memang digunakan untuk menentukan masa depan perusahaan daerah sekaligus menjadi dasar penyertaan modal, dokumen tersebut semestinya menggambarkan kondisi aktual perusahaan serta kebutuhan masyarakat saat ini.

Terlebih, pemerintah daerah sendiri sebelumnya menyatakan akan menyiapkan analisis investasi dan business plan untuk memastikan penyertaan modal kepada Perumdam Ijen Tirta memiliki dasar yang jelas.

“Bukan soal ITS-nya. Ini soal kajiannya. Kalau kajian investasi dan rencana bisnisnya hanya mengulang dokumen lama, lalu apa yang menjadi dasar kita untuk menentukan arah perusahaan ke depan?” ujar Dhafir.

DPRD Pertanyakan Keseriusan Membenahi Perusahaan

1791899701721

Dhafir menilai persoalan tersebut menjadi penting karena perubahan status dari PDAM menjadi Perumdam Ijen Tirta seharusnya diikuti pembenahan menyeluruh.

Apalagi, regulasi pelaksanaan Perda Perumdam Ijen Tirta yang berlaku sejak Juli 2026 memang mengatur antara lain mengenai rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, serta evaluasi dan pengawasan perusahaan.

Peraturan BPK

Ia mengingatkan bahwa perubahan nomenklatur tidak otomatis menyelesaikan persoalan mendasar perusahaan.

Menurutnya, rencana bisnis seharusnya menjawab persoalan yang selama ini dirasakan pelanggan. Keluhan seperti kualitas air dan distribusi air yang tersendat semestinya menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam dokumen perencanaan.

“Ini kelihatan bahwa tidak ada niat untuk bagaimana penataan Perumdam Tirta ini betul-betul menjadi prioritas melayani masyarakat,” kata Dhafir.

“Di rencana bisnisnya saja belum menjawab keluhan masyarakat selama ini. Apa keluhannya? Air keruh, air mampet. Mestinya dalam rencana bisnis ada rencana bagaimana menjawab keluhan masyarakat. Ini tidak ada,” lanjutnya.

Pansus Tak Mau Penyertaan Modal Berjalan Tanpa Dasar Kuat

Sorotan tersebut muncul di tengah rencana penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumdam Ijen Tirta. Pada akhir September 2026, Pemkab Bondowoso menyatakan rencana penyertaan modal Rp21 miliar belum otomatis dicairkan karena masih menunggu penilaian investasi dan evaluasi kemampuan perusahaan meningkatkan kinerja.

Di sisi lain, hasil audit Inspektorat yang diminta Pansus II juga telah menjadi perhatian DPRD. Audit tersebut antara lain menyoroti persoalan tata kelola kepegawaian, proses rekrutmen, hingga jumlah pegawai yang dinilai melebihi kebutuhan

Bagi Dhafir, kondisi tersebut semakin menegaskan bahwa pembenahan Perumdam Ijen Tirta tidak cukup dilakukan melalui perubahan nama dan suntikan modal. Fondasi tata kelola, perencanaan bisnis, efisiensi, pelayanan publik, dan akuntabilitas harus dibenahi terlebih dahulu.

“Segala sesuatu harus diawali dengan niat baik dan kesungguhan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi pesan keras DPRD di tengah pembahasan masa depan Perumdam Ijen Tirta: jangan sampai dokumen perencanaan hanya menjadi formalitas untuk memenuhi kelengkapan administrasi, sementara persoalan pelayanan dan kesehatan perusahaan justru belum terjawab.

Bagi DPRD, uang publik yang masuk ke perusahaan daerah harus memiliki tujuan yang terukur—bukan sekadar menutup persoalan lama, melainkan menghasilkan perbaikan kinerja dan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

ilustrasi-stop-pungli