BONDOWOSO – Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati yang digelar KPU Bondowoso di Education Development Center (EDC) Jalan. Diponegoro, Poncogati, Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Sabtu(21/4/2018) malam menyisakan banyak cerita di kalangan masyarakat, khususnya bagi para pendukung kedua pasangan calon.
Durasi waktu 1,5′ menit diberikan kepada masing-masing pasangan calon untuk memaparkan visi misi dan program unggulan, khususnya yang berkenaan dengan tema debat. Panelis Debat Pemilihan Calon Kepala Daerah (Pilkada) Bondowoso 2018 memberikan pertanyaan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan bebas korupsi.
Kedua pasangan Pilkada Bondowoso 2018 , Salwa Arifin-Irwan Bachtiar Rachmat dan Achmad Dhafir-Hidayat dengan Panelis Debat Pilkada Bondowoso diantaranya, Rektor Universitas Jember Moh Hasan, Rektor IAIN Jember Prof Babun Suharto, dan Rektor Universitas Muhammadiyah Jember.
Sektor ekonomi menjadi pembahasan utama dalam pelaksanaan debat publik perdana, kedua pasangan calon sama-sama menyampaikan seputar gagasan mereka atas dua sektor tersebut. Dengan dipandu moderator para calon bupati dari dua pasangan calon bergantian menyampaikan program masing-masing.
Pasangan nomor urut 1 yang diwakili Irwan berjanji akan meniadakan jual beli jabatan dalam pemilihan kepala OPD. Selain itu, pemilihan Kepala OPD akan selektif berdasarkan disiplin ilmu yang dimiliki.
“Jadi tidak akan ada orang lulusan Pertanian jadi Kepala Dinas Perhubungan, orang lulusan Teknik jadi kepala Dinas Pertanian,” ujar Irwan.
Sedangkan Dhafir, dia berjanji akan membuat sebuah standar operasional prosedur (SOP) yang wajib dijalankan oleh semua ASN di Bondowoso. Selain itu, dirinya juga akan memperketat pengawasan dengan memaksimalkan kinerja aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).
“Jika sudah SOP, maka masyarakat tidak akan lagi melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan,” kata Dhafir.
Ditambahkan oleh wakilnya, Hidayat, pasangan nomor urut 2 itu juga akan membuat unit-unit pengaduan yang responsif dalam merespon keluhan dari masyarakat.”Kita nanti juga buat unit-unit pengaduan disetiap OPD untuk merespon aduan-aduan yang diterima dari masyarakat,”ucapnya.
Menariknya setelah debat publik berlangsung muncul Hasil survei hoaks , sekira dua jam setelah pelaksanaan debat kandidat Pilkada Bondowoso yang digelar pada 21 April 2018 . Hasil survei itu spontanitas viral dimedia sosial.
Dari sekian komentar, simpatisan calon mengancam melaporkan pengedar hasil survei itu.Menyikapi hal tersebut Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bondowoso Divisi SDM dan Parmasy, Lilik Ernawati menggandeng Tim kampanye paslon Pilbup dan sejumlah wartawan untuk melakukan evaluasi dari Debat Publik yang telah digelar KPU Sabtu malam (21/4/2018) di Gedung EDC.
Komisioner KPU ini mengevaluasi kegiatan tesebut guna memperbaiki kekurangan demim lancar dan suksesnya acara debat selanjutnya yang akan digelar bulan depan. “Saya mengundang teman-teman semua kesini, guna mengevaluasi acara Debat Publik tempo hari. Karena kami sendiri selaku penyelanggara kegiatan, tidak akan tau apa kekurangan kami, tanpa masukan saran dan kritik dari teman-teman semua,”ujarnya saat membuka acara Media Gathering di Cafe DRK Blindungan Bondowoso, Senin (23/4/2018).
Ia juga menyampaikan, bahwa kegiatan ini untuk memperbaiki kekurangan dan nantinya acara Debat Publik selanjutnya bisa sukses dan lancar. “Evaluasi kita kali ini kana saya sampaikan pada Pleno Komisioner KPU yang nantinya akan jadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dari acara sebelumnya. Mohon saran dan kritik dari Tim kampanye Paslon dan teman-teman Jurnalis, demi kelancara, kenyamanan dan kesuksesan acara Debat berikutnya yang akan kita laksanakan pada tanggal 19 Mei nanti, “paparnya.
Semua yang disampaikan Tim kampanye dan wartawan, ditampung oleh Lilik demi perbaikan acara Debat Publik berikutnya. Dalam kesempatan itu pula, Lilik memastikan hasil survei debat calon Pemilihan Kepala Daerah yang beredar di media sosial adalah Hoaks. Hasil survei itu tidak bisa dipertanggung jawabkan dari mana sumbernya. Selama ini, KPU belum menerima Lembaga survey untuk mengukur elektabilitas Pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). “Sampai saat ini tidak ada tim survei yang mendaftar, kalau pemantau ada,” katanya.
Menurut Lilik, Lembaga survei Pilkada seharusnya mendaftar dulu ke KPU sebelum melakukan survei. Sementara, hasil survei setelah Lembaga itu mendaftar merupakan tanggung jawab Lembaga itu. “KPU hanya mengakreditasi Lembaga suveinya, kalau mengenai hasil, itu tanggung jawab lembaga tersebut.” ujar Lilik.
Lilik menjelaskan, ada beberapa persyaratan yang harus dipatuhi oleh Lembaga survei sebelum mendaftarkan diri. Seperti, pemilik lembaga adalah Warga Negara Indonesia (WNI), bukan warga Negara asing.
Hasil survei yang beredar itu, membuat kesal simpatisan calon. Bahkan, dalam komentar di media sosial, pihak simpatisan akan melakukan pelaporan terhadap pelaku penyebar hasil survie tidak jelas itu.
Kapolres Bondowoso AKBP Taufik Herdiansyah Zeinardi SIK SH menerangkan, hoaks tentang hasil survei elektabilitas calon Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bondowoso, Jawa Timur, yang beredar di media sosial menunggu pihak yang dirugikan untuk melakukan langkah. Menurut Kapolres, hingga hari ini belum ada pihak yang melaporkan.
“Silahkan jika ada pihak yang dirugikan untuk segara melapor,” kata Kapolres di Mako Polres Bondowoso, Selasa (24/4).
Kapolres memberikan penjelasan tentang hasil survei yang benar. Seperti, kedudukan dan keberadaan lembaga survei sendiri. Selain itu, Lembaga survie yang benar, memberikan alasan tentang survei yang dilakukan.
“Seharusnya, survei yang kredibel itu disebutkan dari lembaga apa, kurun waktunya dan jumlah orang yang dijadikan dasar survei,” terang Kapolres.
Kapolres menyampaikan, sudah seringkali memberikan sosialiasi kepada Masyarakat, agar tidak menyampaikan hoaks. Sehingga, tidak merugikan pihak lain. Meskipun, saat ini masyarakat sudah mulai pintar membedakan, mana berita benar dan hoaks.
Kapolres juga mengatakan jumlah laporan dugaan pelanggaran UU ITE meningkat seiring berjalannya proses dan tahapan Pilkada serentak tahun ini. Sejak awal Januari, sudah ada 3 kasus dugaan pelanggaran UU ITE yang ditangani Polres Bondowoso.
Selanjutnya paslon Salwa Arifin dan irwan Bachtiar, dan Ahmad Dhafir dan Hidayat masih akan mengikuti dua debat publik lagi. Berdasarkan data KPU Bondowoso, debat kedua akan diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2018 dengan tema “Ekonomi dan Pembangunan”. Ada pun debat terakhir atau ketiga dilaksanakan dengan tema “Kesejahteraan Rakyat” pada tanggal 3 Juni 2018 (red)
