Bondowoso – Musyawarah Kabupaten (Muskab) Palang Merah Indonesia (PMI) Bondowoso tidak dihadiri oleh Bupati Bondowoso KH. Salwa Arifin,bahkan pejabat Pemkab Bondowoso lainnya.
Pengurus PMI propinsi Jatim yang hadir dalam acara itu, menyayangkan atas ketidakhadiran Bupati Bondowoso ataupun yang mewakili. Padahal menurut dia, Bupati merupakan pelindung dalam kepengurusan PMI di daerah. Selain itu, salah satu syarat SK kepengurusan baru, direkomendasi oleh Bupati. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris PMI Jatim, Djoni Irianto.
“Tadi sudah saya sarankan, seharusnya ada yang hadir. Baik Bupati, Wakil, Sekda, asisten maupun yang mewakili.” ujar Djoni.
Sementara itu Ketua panitia pelaksanaan muskab, Achmad Humaidi mengatakan, pihaknya telah menyebar semua undangan berdasarkan tujuan. Baik kepada para pembina PMI maupun kepada Bupati Bondowoso.
“Panitia sudah mengirim semua undangan. Persoalan hadir dan tidaknya, itu diluar kapasitas kami.” kata Humaidi di Hotel Ijen View, Rabu (26/12/2018).
Pelaksanaan muskab terus berlangsung meskipun tidak dihadiri oleh Bupati. Teknis pelaksanaan dilakukan secara aklamsi. Memilih kembali Mifrahul Huda sebagai ketua PMI.
Sementara itu beberapa pengurus ditingkat kecamatan berinisial A dan D mengatakan bahwa ada oknum panitia Muskab yang datang kerumahnya sehari sebelum Muskab diselenggarakan.
Oknum tersebut datang, salah satunya bertujuan untuk meminta tanda tangan surat relomendasi yang didalamnya disebutkan menyetujui Miftahul Huda untuk dipilih kembali sebagai Ketua PMI periode 2019-2024.
“Kami didatangi dalam rangka konsolidasi dan ia (oknum panitia,red) menyodorkan surat rekomendasi untuk memilih Ketua PMI lama,” katanya saat dihubungi via ponselnya.
Terkait ditunjuknya kembali Miftah sebagai ketua PMI periode 2019-2024 untuk mendapatkan SK kepengurusan yang harus direkomendasi oleh Bupati sebagai pelindung,sampai berita ini ditayangkan Bupati Bondowoso belum dapat dikonfirmasi.
