Bondowoso – Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso,Jawa Timur,H.Syaifullah meminta Dinas Sosial (Dinsos) mendata ulang peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) di wilayahnya yang preminya ditangung APBN dinonaktifkan sejak Agustus 2019 lalu.
Menurutnya dinonaktifkannya peserta BPJS PBI-JKN ini lantaran adanya kebijakan pemerintah pusat dimana nama pesertanya wajib masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT).
“Saya kawatir dari 74 ribu peserta yang di nonaktifkan karena tidak masuk BDT tersebut benar-benar ada masyarakat miskin didalamnya,sehingga tak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.Untuk itu saya minta Dinsos berupaya memasukkan kembali 74 ribu yang dinonaktifkan dengan verifikasi dan validasi (Verivali) data lagi,” tegasnya Selasa ,26/11/2019 di Pendopo Bupati Bondowoso.
Ditegaskan bahwa Dinsos harus berakdown data-data yang ada dikecamatan dan desa, tentunya kecamatan,dan operator desa bisa kembali melakukan pendataan ulang dilapangan.
Terpisah Kepala Dinas Sosial Bondowoso Amir Hidayat menyampaikan bahwa pihaknya siap melakukan pendataan ulang semaksimal mungkin agar apa yang menjadi keinginan Pemkab dan masyarakat Bondowoso bisa terakomodir.
