Bondowoso – Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) diluruk sejumlah Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) bersama Panitia Pemungutan Suara (PPS) guna menuntut hak penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) segera dibayar,Senin 13/05/2019.
“Ada beberapa permasalahan terkait dengan hak penyelenggara, sehingga PPK dan PPS mendatangi KPU. Seperti, terjadi loncatan bulan proses pencairan hak penyelenggara yang dilakukan oleh KPU,”tegas Koordinator aksi Abduh Efendi .
Abduh menjelaskan bahwa hak penyelenggara yang belum dicairakan bervariasi. Ada yang Januari sampai dengan April, ada yang maret sampai dengan April.
“Ironisnya, ketika anggaran itu didistribusikan oleh pihak KPU, terjadi loncatan bulan. Bulan Maret yang seharusnya menjadi rentetan proses pencairan, malah Bulan April yang dicairkan,”ungkapnya.
Dikatakan Maret lalu kata Abduh, terjadi lonjakan kebutuhan akomudasi berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pemilihan. Semestinya, pada bulan itu anggaran bisa dicarikan oleh pihak KPU. Namun, proses pencairan tidak kunjung dilakukan. Sehingga, penyelenggara ditingkat Kecamatan melakukan talangan terkait dengan kebutuhan penyelenggaraan.
” Kawan – kawan dibawah melakukan talangan pada bulan maret, untuk mensukseskan pemilihan. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan terkait proses pencairan,” imbuhnya.
Sementara itu ketua KPU Bondowoso Hairul Anam menjelaskan, ada kendala sehingga proses pencairan honor PPK dan PPS terganjal. Permasalahan itu pada Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dimasing – masing Kecamatan. Menurutnya, SPJ hal yang wajib untuk diselesaikan oleh PPK.
“Kita masih berupaya untuk memecahkan bersama, kendala yang dialami oleh PPK dan PPS. Dalam waktu dekat, kami segera agendakan untuk membahas kendala SPJ. Masih banyak PPK dan PPS yang belum bisa menyelesaikan kewajiban itu,” pungkasnya.
