Bondowoso – Ketua DPRD Bondowoso H.Ahmad Dhafir melalui Wakil Ketua DPRD Ady Kriesna menegaskan agar Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan wakil Bupati Bondowoso dan Tim tidak mengunakan Bantuan Langsung Tunai(BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebagai senjata politik.
Hal itu disampaikan Kriesna terkait maraknya issue bahwa apabila memilih salah satu Paslon akan mendapatkan BLT DBHCHT.
“Atas perintah ketua DPRD Bapak H.Ahmad Dhahir kami atas nama pimpinan DPRD mengingatkan dan menghimbau kepada seluruh Tim sukses atau pendukung atau , relawan dari paslon 01 maupun 02 untuk tidak menggunakan bantuan dari pemerintah yakni BLT DBHCHT sebagai senjata politik,”tegasnya ,Senin 25/11/2024.
Dikatakan issue itu berkembang untuk meraih dukungan rakyat sebab Paslon tertentu.
” PJ Bupati Bondowoso (M.Hadi Wawan Guntoro -red) dan ketua DPRD sudah menyepakati bahwa calon penerima BLT DBHCHT tahun 2024 baru akan diputuskan oleh pemerintah daerah dan DPRD setelah pelaksanaan Pilkada selesai,”ungkapnya.
Hal ini kata Kriesna agar tidak di klaim oleh salah satu Paslon Pilkada Bondowoso ,mengingat program tersebut adalah program pemerintah bukan Paslon tertentu.
‘Maka secara objektif dan proporsional kami meminta kepada semua pihak baik Tim sukses paslon 01 maupun 02 untuk tidak menggunakan BLT cukai sebagai sarana politik ,sebagai senjata politik, untuk meraih dukungan atau simpati dari rakyat,”tegasnya.
Ia juga menghimbau kepada masyarakat Bondowoso untuk tidak percaya apabila ada oknum-oknum tertentu yang menjanjikan jika mendukung calon tertentu akan penerima BLT DBHCHT.
“Pelaksanaan pencairannya baru akan diputuskan oleh pemerintah daerah bersama DPRD setelah pelaksanaan Pilkada ,mari kita hormati pelaksanaan Pilkada ini sebagai suatu wujud terciptanya nilai-nilai demokrasi yang sehat yang beradab dan menjunjung tinggi cara-cara yang santun serta menjaga Marwah rakyat dan tidak menjadikan nilai-nilai demokrasi cedera,”pungkasnya.
Untuk diketahui adapun penerima bantuan diantaranya adalah buruh pabrik rokok, masyarakat miskin, penyandang disabilitas serta keluarga dengan anak stunting.
