BANYUWANGI – Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyuwangi Masa Khidmat 2024-2029 dikukuhkan, Bupati banyuwangi Ipuk Fiestiandani berharap MUI bisa terus mengawal kerukunan di kabupaten berjuluk Sun Rise of Java ini.
“Banyuwangi terdiri dari berbagai budaya dan agama, kami berharap MUI memperluas perannya. Bukan hanya berdakwah, namun juga menjaga keberagaman dan merangkul semua pihak,” kata Bupati Ipuk di acara yang dihelat di Pendopo Shaba Swagata Blambangan, Rabu (7/8/2024).
Peran strategis MUI tersebut, lanjut Ipuk, juga perlu lebih adaptif dengan kemajuan zaman dan kebutuhan generasi muda dewasa ini. Menyambut bonus demografi yang akan didominasi anak muda, harus mendapatkan bimbingan agama yang memadai.
“Kami mengajak MUI untuk menjadi mitra kami dalam menyiarkan nilai-nilai keislaman kepada anak muda. Banyak tantangan terkait pembentukan karakter generasi z ini,” tuturnya.
Harapan Bupati Banyuwangi itu, ditegaskan kembali oleh Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Timur KH. Hasan Mutawakil Alallah. Pengasuh PP. Zainul Hasan Genggong, Probolinggo itu, menegaskan peranan organisasi keulamaan yang berdiri sejak dekade 70-an itu.
“MUI merupakan khadimul ummah shadiqul hukumah atau pelayan umat dan mitra pemerintah. Masyarakat Banyuwangi tentu akan menanti peran MUI ke depan,” ujarnya.
Sementara Ketua Umum MUI Kabupatej Banyuwangi KH. Muhaimin Asmuni menegaskan bahwa pihaknya tidak akan sungkan membuka kemitraan yang luas. Khususnya dengan Pemkab Banyuwangi.
“Kami berorientasi pada penguatan keagamaan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan dua hal ini, kami siap bersinergi dengan pihak-pihak yang memiliki visi mis yang sama. Seperti halnya pemerintah,” tegasnya.
Acara pengukuhan dan rapat kerja tersebut dihadiri sejumlah tokoh dan ulama. Selain jajaran MUI Jatim dan Banyuwangi, juga hadir KH. Fakhruddin Mannan, KH. Ahmad Ghazali, KH. Muhammad Noer Khottib, KH. Ali Hasan Kafrawi dan sejumlah kiai lainnya.(mam)
