Bondowoso – Menghadapi musim hujan yang diperkirakan mulai pada pekan ketiga Oktober 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso meningkatkan kesiapsiagaan bencana dengan memperkuat koordinasi lintas sektor.
Langkah ini diwujudkan melalui forum koordinasi yang melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI/Polri, media, dan relawan, yang digelar di Alun-Alun RBA Kironggo, Jumat (17/10/2025).
Bupati Bondowoso KH. Abdul Hamid Wahid menegaskan pentingnya sinergi semua pihak dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi yang kerap melanda wilayah Bondowoso.
“Bencana adalah urusan bersama. Kami mengundang semua pihak, termasuk media, karena kelima unsur ini akan bersama-sama dalam menghadapi bencana,” ujar Bupati Hamid.
Kabupaten Bondowoso memiliki potensi bencana yang cukup kompleks, mulai dari banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga kekeringan. Karena itu, Pemkab menitikberatkan langkah penanganan pada upaya mitigasi dan pencegahan berbasis komunitas.
“Risiko bencana bisa kita kurangi jika kita siap menghadapinya. Edukasi kepada masyarakat, menjaga kebersihan saluran air, tidak membuang sampah sembarangan, serta koordinasi dengan pihak irigasi dan dinas teknis menjadi langkah penting dalam pencegahan,” jelas Bupati.
Langkah tersebut sejalan dengan arahan BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem di akhir tahun.
Berdasarkan peta kajian risiko bencana, sejumlah kecamatan di Bondowoso tercatat sebagai wilayah paling rawan, antara lain Maesan, Sukosari, wilayah Tenggarang, Kecamatan Bondowoso, Tapen, Kelabang, dan Cermee.
“Untuk banjir, kami masih mewaspadai kawasan kota akibat drainase yang tersumbat. Sementara untuk daerah luar kota, fokus utama kami adalah kawasan Ijen. Di sana sudah dipasang alat deteksi dini karena termasuk zona prioritas,” tambahnya.
Sebagai bagian dari strategi pengurangan risiko bencana, Pemkab Bondowoso telah membentuk 11 Desa Tangguh Bencana (Destana) yang melibatkan pelajar tingkat SD hingga SMP. Selain itu, edukasi kebencanaan juga terus diberikan kepada masyarakat, termasuk sosialisasi menghadapi potensi gempa.
“Edukasi penting agar masyarakat tahu cara evakuasi saat keadaan darurat. Kami sarankan agar dokumen penting disiapkan dalam satu tas khusus, sehingga dapat dibawa dengan cepat saat terjadi bencana,” imbaunya.
Meski menghadapi tantangan berupa pemotongan anggaran tahun 2026, Pemkab Bondowoso tetap berkomitmen menjaga Indeks Ketahanan Daerah (IKD) melalui berbagai program prioritas.
“Indikator penting seperti pembentukan Destana dan penyusunan dokumen perencanaan akan tetap diupayakan. Jika tidak teranggarkan di APBD, kami akan mendorong optimalisasi Dana Desa yang memang sudah dialokasikan untuk penanganan bencana,” tegas Bupati Hamid.
