Beranda Lensa Nusantara PDI Perjuangan Tagih Bukti Keberpihakan kepada Wong Cilik,APBD Jangan Dihabiskan untuk Seremonial

PDI Perjuangan Tagih Bukti Keberpihakan kepada Wong Cilik,APBD Jangan Dihabiskan untuk Seremonial

1784696982808

BONDOWOSO, TAPALKUDA POST – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bondowoso menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahapan penetapan.

Namun, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan strategis yang meminta pemerintah daerah lebih serius memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pandangan akhir fraksi tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Sofi Indriasari, ST, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bondowoso, Rabu (11/11/2026).

Dalam penyampaiannya, Sofi menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen berisi deretan angka pendapatan dan belanja. Lebih dari itu, APBD merupakan instrumen kebijakan yang menentukan arah pembangunan, prioritas pelayanan publik, sekaligus keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok wong cilik.

Menurut Fraksi PDI Perjuangan, keberhasilan APBD 2027 tidak boleh hanya diukur dari tingginya realisasi atau serapan anggaran. Pemerintah daerah harus memastikan adanya hubungan yang jelas antara validitas data, efisiensi pengelolaan anggaran, ketepatan program, peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi masyarakat, hingga penurunan angka kemiskinan.

Data Kemiskinan dan Perlindungan Wong Cilik Jadi Sorotan

Salah satu perhatian utama Fraksi PDI Perjuangan adalah akurasi data kemiskinan berbasis desil. Sofi menilai, percepatan penanggulangan kemiskinan tidak akan berjalan optimal apabila masih bertumpu pada data yang tidak akurat.

Karena itu, pihaknya mendesak pemerintah daerah segera memperkuat regulasi terkait mekanisme verifikasi, validasi, dan pengaduan data desil hingga tingkat desa. Langkah tersebut dinilai penting agar program bantuan dan perlindungan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), khususnya bagi buruh tani tembakau dan guru ngaji.

Menurut Sofi, keberhasilan program tersebut tidak cukup hanya dibuktikan dengan pembayaran premi kepesertaan. Pemerintah harus memastikan penerima memahami hak perlindungan berupa Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), sekaligus menjamin proses klaim manfaat dapat tersalurkan secara cepat ketika peserta mengalami risiko.

Untuk itu, rekonsiliasi data antara organisasi perangkat daerah (OPD), BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta pemerintah desa harus dilakukan secara ketat dan transparan.

Di sektor kesehatan dan pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar anggaran benar-benar menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.

Anggaran kesehatan, misalnya, harus berbanding lurus dengan penurunan angka stunting, angka kematian ibu dan bayi, serta peningkatan kualitas pelayanan di RSUD dr. H. Koesnadi, termasuk menekan waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan pasien.

Sementara di bidang pendidikan, alokasi anggaran harus berdampak terhadap peningkatan literasi, numerasi, serta daya saing sumber daya manusia Bondowoso.

Rp90,721 Miliar Infrastruktur Harus Berdampak pada Ekonomi Rakyat
Catatan berikutnya menyasar sektor infrastruktur dan ketahanan pangan. Fraksi PDI Perjuangan menyoroti alokasi sekitar Rp90,721 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi.

1791899701721

Sofi mengingatkan agar pembangunan infrastruktur melalui program Ruas Jalan Tuntas (Rantas) tidak berhenti sebagai proyek fisik maupun sekadar capaian panjang jalan yang telah dibangun.

Menurutnya, jalan harus diposisikan sebagai instrumen penggerak ekonomi masyarakat. Pembangunan harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan sentra produksi pertanian, perkebunan, kopi, dan UMKM menuju pusat-pusat pemasaran.

Dengan konektivitas yang memadai, biaya logistik diharapkan dapat ditekan, daya saing produk lokal meningkat, serta pendapatan petani dan pelaku usaha ikut terdongkrak.

Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya air melalui pembangunan sumur bor dan jaringan irigasi.

Keberhasilan program tersebut, kata Sofi, tidak cukup dihitung dari jumlah titik sumur bor atau panjang saluran irigasi yang dibangun. Pemerintah harus mampu mengukur luas lahan pertanian yang terlayani, jumlah rumah tangga petani yang memperoleh manfaat, serta peningkatan produktivitas hasil panen.
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur benar-benar menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat Bondowoso.

Alun-Alun RBA Ki Ronggo Jangan Hanya Kejar Realisasi 100 Persen
Tak hanya persoalan kemiskinan, pelayanan publik, dan infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan turut memberikan perhatian terhadap pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan Alun-Alun RBA Ki Ronggo.

Sofi menegaskan, keberhasilan penataan alun-alun tidak semestinya hanya dilihat dari laporan realisasi belanja pembangunan yang mencapai 100 persen.
Menurutnya, pemerintah perlu menggeser ukuran keberhasilan dari sekadar penyelesaian proyek menjadi manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Beberapa indikator yang harus diperhatikan antara lain peningkatan kenyamanan warga, ketersediaan fasilitas olahraga dan fasilitas umum yang terpadu, pengurangan genangan air ketika hujan, serta dampak penataan terhadap peningkatan pendapatan UMKM di sekitar kawasan alun-alun.

Selain itu, pengembangan RTH harus memperhatikan zonasi ruang, indikator ekologis, manajemen operasional dan pemeliharaan, serta penataan fungsi kawasan untuk berbagai kegiatan dan acara agar lebih terukur.

Tolak Program Seremonial Tanpa Manfaat Nyata

Menutup pandangan akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan memberikan penegasan agar pemerintah daerah tidak mengalokasikan ruang fiskal untuk program-program seremonial yang minim manfaat bagi masyarakat.

Setiap rupiah APBD, menurut fraksi tersebut, harus memiliki dampak yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Setiap rupiah harus berdampak nyata bagi rakyat Bondowoso,” menjadi pesan utama yang ditekankan dalam pandangan akhir Fraksi PDI Perjuangan.

Persetujuan terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa ukuran keberhasilan pemerintahan bukan semata-mata seberapa besar anggaran terserap, melainkan seberapa jauh kebijakan dan belanja daerah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagi Fraksi PDI Perjuangan, keberpihakan terhadap wong cilik harus tercermin dalam kebijakan anggaran, bukan sekadar menjadi slogan dalam dokumen perencanaan pembangunan.

ilustrasi-stop-pungli