BONDOWOSO – Guna memastikan pengisian jabatan yang transparan dan akuntabel Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso akan menggelar Uji kompetensi (Ujikom) jabatan Eselon II, atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
Ujikom kata Sekda Bondowoso Fatur Rozi adalah proses penilaian kompetensi yang dilakukan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja pejabat dalam jabatan tertentu.
“Tujuannya adalah untuk memetakan kompetensi, memastikan kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan jabatan yang diemban, dan sebagai dasar pertimbangan dalam mutasi, rotasi, atau promosi jabatan,”ungkapnya di Pendopo Raden Bagus Asra ,Senin 11/08/2025.
Adapun waktu pelaksanaan Ujikom itu sendiri kata Sekda tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Setelah itu, kami akan proses,” tegasnya.
Nantinya ,20 pejabat eselon II yang saat ini masih menjabat akan mengikuti Ujikom.
Salam Ujikom akan melibatkan pembentukan tim penguji, penyusunan instrumen penilaian, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Meski sudah memiliki jadwal atau timeline pelaksanaan, rencana tersebut belum dapat dijalankan karena izin dari Kemendagri belum turun, sedangkan untuk izin dari tingkat provinsi telah diperoleh.
Pihaknya mengaku sudah melakukan ijin ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tinggal menunggu turun.
Uji kompetensi memastikan bahwa pejabat yang menduduki jabatan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan jabatan, sehingga kinerja organisasi dapat berjalan efektif.
Uji kompetensi Eselon II merupakan proses penting dalam manajemen sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan daerah.
Uji kompetensi ini tidak hanya bermanfaat bagi individu pejabat, tetapi juga bagi peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.
Sekda juga memastikan bahwa sudah berkomunikasi dengan Bupati Abdul Hamid Wahid bahwa tidak ada jual beli jabatan.
“Saya dengan bapak bupati menjamin tidak ada jual beli jabatan, jika teman-teman media tahu sampaikan kepada saya,”tegasnya.
Selain itu kata Sekda meski mengunakan tim pansel dari luar kota track record atau rekam jejak tetap menjadi prioritas.
“Tim sudah dibekali dengan psikologi jadi sudah bakal tahu dari gestur ataupun jawabn saat wawancara bagaimana peikologis dari peserta ,”pungkasnya.
Setelah Ujikom nantinya 20 pejabat eselon III akan menempati posisi sesuai hasil Ujikom ,baru setelah itu OPD yang masih kosong akan dilakukan Open Bidding.
