Bondowoso, Komisi 1 DPRD Bondowoso melakukan sidak ke kantor Dispendukcapil Bondowoso Kelurahan Tamansari, Kabupaten Bondowoso,Jawa Timur,Kamis, 31/10/2019 siang .
Ketua Komisi I DPRD Bondowoso H. Tohari, mengatakan, hal ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah pusat yang hanya mengalokasikan 500 keping blanko KTP per bulan, sehingga tidak bisa mencetak langsung semua pengajuan masyarakat.
Akibatnya, sebanyak 10 ribu pemegang surat keterangan (Suket) E-KTP di Bondowoso belum tercetak. Untuk itu, ke depan dia berharap ke pemerintah pusat agar jumlah blanko di Bondowoso ditambah.
” Karena nyatanya di Bondowoso secara data rekam E-KTP sudah di atas 99 persen, jadi pemerintah pusat saya harap bukan melihat yang sudah direkam, tapi yang sudah memiliki Suket E-KTP ,” ungkapnya.
Dijelaskan bahwa,pemegang Suket sudah 10 ribu lebih. Belum lagi ada yang sudah rekam data namun sampai sekarang belum pegang Suket.
Pelayanan secara manual menyebabkan pelayanan masyarakat untuk mengurus administrasi dan kependudukan (Adminduk) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendapat menyebabkan lambatnya pelayanan.
Pelayanan serba manual yang dimaksud adalah tanda tangan Kepala Dinas. Padahal saat ini Kabupaten Bondowoso sudah siap dengan teknologi e-signature atau tanda tangan elektronik yang sudah siap digunakan.
” Jadi dengan e-signature tidak perlu menunggu Kepala Dinas jika sedang tugas berada di luar kota,” tegas politikus PKB ini.
Kendati demikian ditegaskan tidak ada alasan keterlambatan bagi Dispenduk dalam pencetakan KK, KIA dan Akte Kelahiran karena blankonya dicetak sendiri oleh Dispenduk
