Bondowoso – Salah seorang Walimurid SMK Negeri di Bondowoso mewakili wali murid lainnya mengeluhkan adanya uang pungutan sebesar kurang lebih 2 juta rupiah sebagai dana kegiatan siswa tanpa perincian yang jelas.
Menurut walimurid berinisial S menyampaikan bahwa hal itu merupakan hasil keputusan komite sekolah dalam rapat.
Ia merasa sebagai sekolah Negeri sangat tidak layak memungut uang tanpa perincian yang jelas dan memberatkan wali murid ditengah-tengah kondisi perekonomian negara dan daerah sedang tidak baik-baik saja.
“Saya berharap sekolah dan komite kembali mempertimbangkan , sehingga tidak memberatkan wali murid dan juga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan,”jelasnya Rabu,24/06/2026.
Sementara itu, pungutan didefinisikan sebagai penarikan uang yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pembayarannya telah ditentukan. Praktik seperti ini tidak boleh dilakukan oleh sekolah dan komite sekolah.
Selain itu, aturan juga melarang sekolah atau komite mengaitkan pembayaran dengan hak-hak peserta didik, seperti penerimaan siswa baru, mengikuti ujian, penilaian hasil belajar, maupun kelulusan. Orang tua yang tidak mampu secara ekonomi juga tidak boleh dipaksa untuk membayar pungutan pendidikan.
Ombudsman RI menegaskan bahwa komite sekolah berfungsi sebagai lembaga pendukung pendidikan yang dapat menggalang sumbangan dan bantuan secara sukarela, bukan sebagai pihak yang memungut biaya pendidikan dari orang tua siswa
Dengan demikian, apabila sekolah atau komite menetapkan sejumlah uang yang wajib dibayar seluruh siswa setiap bulan dengan nominal tertentu dan disertai sanksi bagi yang tidak membayar, maka praktik tersebut berpotensi dikategorikan sebagai pungutan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.Sebaliknya, jika dana diberikan secara sukarela tanpa paksaan dan tanpa penentuan nominal wajib, maka hal tersebut masih diperbolehkan sebagai bentuk sumbangan pendidikan.











