Bondowoso – Kepala Dinas Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso,H.Harimas mengakui bahwa telah dimintai keterangan oleh Kejaksaan terkait indikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa dalam pengalokasian Dana Desa untuk program Gerakan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa).
Dijelaskan bahwasanya dalam rangka pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) oleh Kejaksaan, dirinya, kemudian Kepala DPMD Abdurrahman telah dimintai keterangan. Termasuk pula, camat dan satu atau dua kepala desa.
- Ketua KPU Bondowoso Lantik 115 PPK untuk Pilkada 2024
- Ketua DPC PKB Bondowoso Mengaku Belum Kantongi ” Ijin Tertulis ” Bacabup Pilkada 2024
- “Semalam di Desa Kretek” Cara Pemkab Bondowoso Dekatkan Layanan bagi Masyarakat
- A Beg Rembeg PJ Bupati Bukan Hanya Tampung Keluhan Warga Soal Pertanian
- Simbolis PJ Bupati Bondowoso Serahkan Petikan SK PNS, Kenaikan Pangkat dan Sertifikat Orientasi PPPK
“Dalam rangka pulbaket di Kejaksaan, mungkin ada satu atau dua Kepala Desa yang dimintai penjelasan keterangan. Ada Camat juga , saya juga pernah dimintai keterangan disana yang terkait bagaimana penggunaan anggaran DD, kebetulan yang berkompeten Pak Abdurrahman selaku kepala DPMD. Kemarin juga sudah dimintai keterangan bagaimana prosedur mekanisme pencauran dana DD,” jelasnya ,Selasa,23/07/2019.
Dinformasikan sebelumya Kejaksaan Negeri Bondowoso tengah melakukan penyidikan terhadap indikasi perbuatan melawan hukum atas DD untuk program Getar Desa.Data terkumpul 209 desa yang direncanakan akan dipanggil bertahap.
