Bondowoso – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, Fathur Rozi, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat semangat kebersamaan, transparansi, dan profesionalitas dalam pelayanan publik.
Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Bondowoso yang bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2025, Rabu (22/10/2025) di Hotel Ijen Viuw Bondowoso.
Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan permohonan maaf karena Bupati Bondowoso KH. Abdul Hamid Wahid tidak dapat hadir secara langsung, lantaran tengah menjalani agenda dinas di luar kota.
“Atas nama Bapak Bupati, saya menyampaikan permohonan maaf karena beliau sedang ada kegiatan di Surabaya. Sekaligus beliau menitipkan salam hormat dan hangat untuk seluruh hadirin,” tutur Fathur Rozi mengawali sambutan.
Ia juga mengucapkan selamat Hari Santri 2025 kepada seluruh masyarakat ,sembari menegaskan pentingnya semangat resolusi jihad dalam mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata membangun daerah.
“Semangat resolusi jihad tidak hanya mempertahankan kemerdekaan, tapi juga mengisinya. Kita harus memastikan seluruh program pembangunan terlaksana dengan baik demi pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dorong Profesionalitas dan Akses Informasi Publik
Dalam kesempatan itu, Sekda menekankan pentingnya transparansi dan kecepatan layanan publik. Menurutnya, masyarakat kini menuntut pelayanan yang cepat, akuntabel, dan terpercaya.
“Informasi yang cepat dan akuntabel bukan hanya membangun kepercayaan publik, tetapi juga memberikan nilai edukatif bagi masyarakat. Karena itu, peran PPID dan JDIH sangat strategis,” jelasnya.
Fathur Rozi mengapresiasi langkah Bawaslu Kabupaten Bondowoso yang menggelar kegiatan penguatan kelembagaan, serta kerja sama berbagai pihak yang mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Dalam giat tersebut hadir sebagai nara sumber Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menyampaikan, pemilu merupakan instrumen penting dalam mewujudkan demokrasi yang berdaulat. Bawaslu, memegang peran strategis, bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pilar utama yang menjamin tegaknya keadilan Pemilu.
“Penguatan kelembagaan Bawaslu menjadi kebutuhan mendesak, agar mampu bekerja lebih profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat,” ungkapnya.
Salah satunya, penguatan kelembagaan di sektor pelayanan informasi hukum. Ini diperlukan agar Bawaslu bisa semakin responsif terhadap kebutuhan informasi publik dan dinamika pengawasan pemilu.
“Bawaslu harus bisa menjamin keterbukaan informasi publik. Ingat, harapan masyarakat saat ini semakin tinggi, termasuk harapan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Bawaslu dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forkopimda, pemerintahan desa, serta seluruh pihak terkait. Dengan demikian, seluruh tahapan pemilu maupun pilkada dapat berjalan dengan baik, kondusif, dan sesuai aturan yang berlaku.
“Forum ini mari kita jadikan sebagai ruang untuk memperkuat komitmen bersama menjaga integritas penyelenggaraan pemilu di Bondowosi ,karena pemilu satu-satunya cara dalam memilih pemimpin,” tegasnya.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan daerah, menjadi dorongan untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan berupa kodifikasi sesuai Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, agar segera disusun.
“Kita menyesuaikan dengan kebijakan yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 Nomor 59 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Pemilu itu adalah kodifikasi,” kata Zulfikar.
