BONDOWOSO — Rapat Paripurna DPRD Bondowoso dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 diwarnai teguran terhadap sikap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai kurang menunjukkan perhatian selama persidangan berlangsung.
Sorotan tersebut disampaikan Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya, Abdul Majid, saat menyampaikan pandangan umum fraksi. Ia menyinggung adanya pejabat OPD yang dinilai lebih sibuk menatap telepon genggam daripada menyimak jalannya rapat paripurna.
Menurut Abdul Majid, rapat paripurna bukan sekadar agenda seremonial. Forum tersebut merupakan ruang resmi DPRD untuk menyampaikan pandangan, kritik, masukan, sekaligus aspirasi masyarakat terhadap arah kebijakan dan pengelolaan anggaran daerah.
“Ketika pandangan umum fraksi disampaikan, masih ada OPD yang sibuk dengan telepon genggamnya. Kami berharap ke depan hal seperti ini tidak terulang karena rapat paripurna merupakan forum resmi yang menyangkut kepentingan masyarakat Bondowoso,” ujar Abdul Majid,Senin 28/9/2026.
Ia menilai, sikap peserta rapat menjadi bagian penting dalam menjaga marwah forum DPRD. Terlebih, pembahasan APBD 2027 akan menentukan arah penggunaan anggaran dan pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah pada tahun mendatang.
Bukan Sekadar Hadir, OPD Diminta Menyimak
Abdul Majid menegaskan, kehadiran OPD dalam rapat paripurna semestinya tidak berhenti pada pemenuhan undangan. Perangkat daerah juga memiliki kepentingan langsung untuk menyimak berbagai pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD.
Pasalnya, materi yang disampaikan dalam pandangan umum fraksi dapat berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah, efektivitas penggunaan anggaran, pelayanan publik, hingga evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah.
“Pandangan umum fraksi bukan sekadar formalitas. Di dalamnya ada masukan, kritik, dan harapan masyarakat yang harus dipahami oleh perangkat daerah agar menjadi bahan perbaikan ke depan,” katanya.
Sorotan Fraksi Gerindra tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pembahasan APBD tidak hanya berbicara tentang angka-angka dalam dokumen anggaran. Di balik setiap program dan alokasi belanja, terdapat kepentingan masyarakat yang harus dipastikan mendapatkan perhatian.
Gerindra Ingatkan Profesionalisme OPD
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Gerindra juga meminta seluruh OPD menjaga profesionalisme selama mengikuti setiap tahapan pembahasan APBD 2027.
Menurut Abdul Majid, proses penyusunan anggaran merupakan momentum strategis untuk menguji apakah program yang dirancang pemerintah benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Karena itu, ia berharap seluruh perangkat daerah dapat mengikuti pembahasan secara serius dan mencermati setiap masukan DPRD.
“Etika dalam forum resmi harus dijaga bersama. Kehadiran OPD dalam rapat paripurna seharusnya menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendengarkan aspirasi dan masukan dari DPRD,” pungkasnya.
Teguran tersebut menambah warna dalam pembahasan awal APBD Bondowoso 2027. Di tengah tuntutan agar anggaran daerah semakin efektif dan program pembangunan lebih menyentuh kebutuhan masyarakat, perhatian peserta sidang pun menjadi bagian yang ikut disorot dalam forum resmi DPRD.
