Bondowoso – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Kabupaten Bondowoso menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 serta Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Ijen Tirta. Pandangan umum tersebut dibacakan oleh juru bicara fraksi, Andi Hermanto, dalam Rapat Paripurna DPRD Bondowoso, Senin (11/11/2025).
Dalam kesempatan itu, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi atas pembukaan Museum Terbuka Megalitik Bondowoso, yang diharapkan mampu menjadi sarana edukasi, wisata, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi PDI Perjuangan juga mengucapkan selamat memperingati Hari Pahlawan 2025, dengan semangat terus menginspirasi dan memberi makna bagi bangsa.
Dorong Efisiensi dan Kemandirian Fiskal
Melalui pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya Pemerintah Daerah untuk lebih proaktif dan agresif dalam mencari peluang anggaran di kementerian maupun lembaga pemerintah pusat, di tengah kondisi fiskal yang menurun akibat berkurangnya dana transfer daerah.
Selain itu, fraksi juga menyoroti sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dengan harapan adanya peningkatan pendapatan pada tahun 2026. Fraksi juga memberikan apresiasi kepada Perum Perhutani KPH Bondowoso yang telah berkomitmen memberikan sebagian hasil usaha atas pengelolaan hutan rakyat dengan luas sekitar 50.000 hektar, serta meminta pemerintah daerah segera menindaklanjutinya.
Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti potensi PAD dari pemanfaatan lahan sempadan sungai, bahu jalan, dan resi gudang, serta meminta penjelasan terkait pendapatan dari jasa giro sebesar Rp1 miliar dan bunga bank sebesar Rp5 miliar dalam rancangan anggaran.
Soroti Pengelolaan Anggaran dan Data Sosial
Fraksi juga menyoroti kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) agar lebih proporsional dalam pengelolaan anggaran. DPMD diminta memperhatikan efisiensi dan mengutamakan pembinaan, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan ADD dan DD.
Selain itu, fraksi menanyakan kevalidan data guru ngaji se-Kabupaten Bondowoso yang direncanakan menerima anggaran pada tahun 2026. Mereka juga menyoroti keterbatasan anggaran pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) yang dinilai hanya mampu mencukupi kebutuhan hingga triwulan pertama tahun anggaran.
Tekankan Pengentasan Kemiskinan dan Implementasi Perda
Menyoroti kemiskinan ekstrem di Bondowoso yang masih tinggi, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan perlunya sinergi lintas perangkat daerah. Berdasarkan data DTKS 2025, tercatat 75.319 jiwa masuk kategori miskin ekstrem, dengan lima kecamatan tertinggi yakni Tlogosari, Tamanan, Grujugan, Cermee, dan Maesan.
“Pengentasan kemiskinan ekstrem adalah kewajiban kita bersama, dan prestise sebuah daerah ditentukan oleh komitmennya terhadap pembangunan,” tegas Andi Hermanto.
Fraksi juga menyoroti Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi Bondowoso, agar segera diimplementasikan secara optimal untuk memperkuat branding “Kopi Bondowoso” di tingkat nasional dan internasional.
Tegaskan Sikap terhadap Medco Power dan Ijen Geopark
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan protes keras kepada PT Medco Power Indonesia yang mengelola PLTP Blawan-Ijen. Pasalnya, meskipun proyek tersebut berstatus strategis nasional, kawasan hunian karyawan lebih banyak berada di Kabupaten Banyuwangi, sehingga Bondowoso belum mendapatkan manfaat ekonomi yang signifikan.
Fraksi juga menyoroti minimnya kemajuan Ijen Geopark meski telah menyandang status UNESCO Global Geopark (UGG). Mereka menilai hingga kini belum ada situs geopark yang berstandar nasional maupun internasional, serta keterlibatan masyarakat yang masih minim.
Dorong Optimalisasi Perumda dan Wisata Hiburan
Terkait perubahan status PDAM Ijen Tirta menjadi Perumda, fraksi berharap perusahaan tersebut dapat menyumbang sebagian laba ke PAD setelah Perda disahkan, mengingat saat ini kontribusinya masih terbatas.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Daerah segera menetapkan regulasi terhadap wisata hiburan yang semakin marak di Bondowoso, agar dapat menjadi sumber PAD baru yang legal dan terarah.
Mengakhiri pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
