Bondowoso, Bupati Bondowoso, KH. Abd. Hamid Wahid, menyampaikan tanggapan dan jawaban resmi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bondowoso dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD setempat, Rabu (12/11/2025).
Rapat paripurna tersebut membahas dua agenda penting, yakni Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, serta Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Ijen Tirta.
Bupati Hamid Wahid secara rinci memberikan tanggapan terhadap pandangan dari masing-masing fraksi DPRD.
Fraksi PKB mendapat apresiasi atas dukungan dan koreksi terhadap nota pengantar APBD. Bupati menjelaskan, total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bondowoso pada 2026 diproyeksikan sebesar Rp327,27 miliar, terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan sah lainnya.
Ia menegaskan bahwa proyeksi PAD tersebut disusun secara rasional dengan mempertimbangkan tren realisasi tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah daerah juga berkomitmen meningkatkan pengawasan aset dan dana desa, serta memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana.
Menanggapi Fraksi PPP, bupati memaparkan langkah inovatif seperti digitalisasi transaksi keuangan secara real time dan penggunaan flow meter bagi pengguna air bawah tanah. Sementara terkait Fraksi Golkar, pemerintah daerah menegaskan tema pembangunan Bondowoso tahun 2026 adalah “Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Inovasi dan Kemandirian Menuju Pertumbuhan Inklusif dan Berkelanjutan.”
Fraksi Golkar juga diapresiasi atas dukungan terhadap program RANTAS (Ruas Jalan Tuntas) dan inisiatif revitalisasi jalur kereta api Jember–Bondowoso–Panarukan.
Untuk Fraksi PDI Perjuangan, bupati menjelaskan berbagai strategi peningkatan PAD, termasuk optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), serta validasi data guru ngaji dan program pengentasan kemiskinan ekstrem. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan Kopi Bondowoso dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui penetapan Ijen sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark.
Sementara kepada Fraksi Gerindra, pemerintah melaporkan bahwa penanganan pasca bencana telah dilakukan secara berjenjang melalui OPD teknis, BPBD Provinsi Jawa Timur, dan BNPB pusat.
Terakhir, menanggapi Fraksi Demokrat-PKS, Bupati menyebutkan bahwa penurunan belanja modal disebabkan berkurangnya dana transfer pusat. Namun, pemerintah tetap memprioritaskan pelayanan publik, efisiensi belanja, dan penguatan PADesa.
Tanggapan atas Raperda Perumda Air Minum Ijen Tirta
Bupati juga menanggapi pandangan umum fraksi terkait perubahan status PDAM menjadi Perumda Ijen Tirta. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
Proses perubahan status, kata Bupati, telah dilakukan sejak 2021 dan sempat terkendala proses verifikasi aset. “Kini seluruh aset PDAM telah terverifikasi dan tercatat dalam neraca keuangan,” jelasnya.
Modal dasar Perumda ditetapkan sebesar Rp44,01 miliar, dengan realisasi hingga 2024 sebesar Rp22,45 miliar. Sisanya akan dipenuhi secara bertahap sesuai kebutuhan pengembangan layanan air bersih.
Terkait pandangan fraksi mengenai profesionalisme pengelolaan, Bupati menyampaikan bahwa pengisian jabatan direksi dan dewan pengawas akan dilakukan melalui mekanisme open bidding, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Pemerintah juga memastikan bahwa tarif air akan mempertimbangkan daya beli masyarakat kecil dengan tetap menjaga keberlanjutan operasional Perumda.
Fraksi-fraksi lainnya, seperti Golkar, PDIP, Gerindra, dan Demokrat-PKS, turut memberikan saran terkait transparansi, akuntabilitas, hingga pengelolaan lingkungan. Bupati menyambut baik seluruh masukan tersebut dan menegaskan komitmen untuk menjadikan Perumda Ijen Tirta sebagai entitas bisnis daerah yang sehat, profesional, dan akuntabel.
“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan petunjuk-Nya agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bondowoso berjalan sesuai harapan bersama,” tutupnya.
