BANYUWANGI – Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyuwangi Masa Khidmat 2024-2029 dikukuhkan, Bupati banyuwangi Ipuk Fiestiandani berharap MUI bisa terus mengawal kerukunan di kabupaten berjuluk Sun Rise of Java ini.

“Banyuwangi terdiri dari berbagai budaya dan agama, kami berharap MUI memperluas perannya. Bukan hanya berdakwah, namun juga menjaga keberagaman dan merangkul semua pihak,” kata Bupati Ipuk di acara yang dihelat di Pendopo Shaba Swagata Blambangan, Rabu (7/8/2024).
Peran strategis MUI tersebut, lanjut Ipuk, juga perlu lebih adaptif dengan kemajuan zaman dan kebutuhan generasi muda dewasa ini. Menyambut bonus demografi yang akan didominasi anak muda, harus mendapatkan bimbingan agama yang memadai.
“Kami mengajak MUI untuk menjadi mitra kami dalam menyiarkan nilai-nilai keislaman kepada anak muda. Banyak tantangan terkait pembentukan karakter generasi z ini,” tuturnya.
Harapan Bupati Banyuwangi itu, ditegaskan kembali oleh Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Timur KH. Hasan Mutawakil Alallah. Pengasuh PP. Zainul Hasan Genggong, Probolinggo itu, menegaskan peranan organisasi keulamaan yang berdiri sejak dekade 70-an itu.
“MUI merupakan khadimul ummah shadiqul hukumah atau pelayan umat dan mitra pemerintah. Masyarakat Banyuwangi tentu akan menanti peran MUI ke depan,” ujarnya.
Sementara Ketua Umum MUI Kabupatej Banyuwangi KH. Muhaimin Asmuni menegaskan bahwa pihaknya tidak akan sungkan membuka kemitraan yang luas. Khususnya dengan Pemkab Banyuwangi.
“Kami berorientasi pada penguatan keagamaan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan dua hal ini, kami siap bersinergi dengan pihak-pihak yang memiliki visi mis yang sama. Seperti halnya pemerintah,” tegasnya.
Acara pengukuhan dan rapat kerja tersebut dihadiri sejumlah tokoh dan ulama. Selain jajaran MUI Jatim dan Banyuwangi, juga hadir KH. Fakhruddin Mannan, KH. Ahmad Ghazali, KH. Muhammad Noer Khottib, KH. Ali Hasan Kafrawi dan sejumlah kiai lainnya.(mam)

BONDOWOSO – Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Bondowoso menerima duplikat Bendera Pusaka dari Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia yang akan dikibarkan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Bumi Kironggo pada 17 Agustus 2024 mendatang

Penyerahan dilakukan oleh Kepala BPIP RI, Yudian Wahyudi kepada PJ Bupati Bondowoso  yang diwakili oleh PLH Sekda Haeriyah Yuliati dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bondowoso Aris Agung Sungkowo di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara Selasa ( 6/8/2024).

PLH Sekda mengatakan Penyerahan dan penerimaan duplikat Bendera Pusaka ini merupakan implementasi dari amanat Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

“Peraturan tersebut menyatakan bahwa BPIP RI bertugas membuat dan mendistribusikan duplikat Bendera Pusaka kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, serta lembaga lainnya,” kata Haeriyah.

Ia juga menyampaikan bahwa duplikat Bendera Pusaka ini akan dikibarkan pada upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Alun-Alun RBA Kironggo .

“Duplikat Bendera Pusaka digunakan selama 10 tahun. Jika rusak sebelum 10 tahun, maka pemerintah daerah akan mengajukan permohonan tertulis kepada BPIP,” ungkapnya.

Ia mengatakan sejak tahun 1969, atau dalam kurun waktu 55 tahun duplikat Bendera Pusaka baru kembali didistribusikan pada tahun 2024.

“Sangat penting bagi kita unutk menjaga simbol negara ini. Penyerahan duplikat Bendera Pusaka ini bukan hanya sebagai upaya menjaga simbol negara, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia,” jelasnya .

Ia mengatakan dengan dikibarkannya duplikat Bendera Pusaka pada upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79, diharapkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air semakin berkobar di kalangan masyarakat Bondowoso.