Bondowoso – PJ Bupati Bondowoso M.Hadi Wawan Guntoro menyampaian tanggapan atau jawaban atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 saat Rapat Paripurna di DPRD Bondowoso,Selasa ,5/11/2024.
Sebagaimana dinformasikan sebelumnya ,pandangan umum dimaksud tentunya akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.
Untuk itu menjawab pandangan umum
Terkait penentuan Proyeksi PAD telah mempertimbangkan potensi sumber pendapatan yang dapat dicapai.
“Potensi PAD yang belum tergali dan belum optimal antara lain Inseminasi Buatan (IB), Pemanfaatan aset daerah, Bonus produksi panas bumi, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), BPHTB, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT restoran dan hotel), dan penyesuaian tarif retribusi daerah,” tegasnya.
Sementara itu ,untuk Infrastruktur tetap menjadi prioritas pembangunan. Sedangkan penggunaan dana bagi hasil tahun 2025 telah fokus terhadap belanja prioritas infrastruktur penunjang peningkatan produktifitas bidang pertanian dan perkebunan sesuai ketentuan PMK Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
Perencanaan APBD Tahun 2025 telah memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan ketersediaan anggaran yang sebagian besar bersifat mandatory dan didalamnya termasuk prioritas pada belanja pendidikan dan kesehatan yang mendukung peningkatan IPM. Sedangkan untuk mengatasi stagnasi anggaran dengan optimalisasi Pendapatan Daerah dan mengusulkan program pembangunan yang dibutuhkan Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi dan Pusat.
“Rancangan APBD telah diupayakan disusun dengan melakukan proyeksi terukur atas sumber-sumber pendapatan daerah (termasuk pendapatan transfer) dan belanja program prioritas sesuai kapasitas fiskal serta ketentuan peraturan perundangan. Sedangkan adanya proyeksi SILPA adalah dalam rangka menutup defisit anggaran;”paparnya.
