JAKARTA – (tapalkudamedia.com ) Produksi komoditas sektor pertanian di Tanah Air harus benar-benar berdasarkan data yang akurat agar dapat menjadi dasar peta jalan yang tepat sehingga Republik Indonesia tidak lagi mengalami ketergantungan tehadap bahan pangan impor ke depannya.
“Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi perencanaan pembangunan kita berdasarkan data yang akurat, sehingga kecenderungan untuk saling menyalahkan karena data yang berbeda akan hilang, termasuk soal produksi beras yang tiap tahun selalu berbeda,” kata Anggota Komisi VII DPR Kurtubi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/3/2018).
Menurut Kurtubi, sumber data primer yang akurat harus bisa dimanfaatkan oleh tidak hanya instansi tetapi juga masyarakat sehingga perencanaan pembangunan baik aspek pemerintahan maupun segi bisnis sehingga tidak lagi menerka-nerka tetapi berdasarkan informasi yang faktual.
DIa itu mengingatkan bahwa hingga kini belum ada regulasi yang mengikat seluruh kementerian dan lembaga pemerintahan untuk menggunakan data dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) berbasis teknologi penginderaan jarak jauh.
Padahal, menurut dia, data dari satelit tersebut lebih akurat, terintegrasi dan bersifat “real-time”, serta aktivitas LAPAN dalam menyediakan citra tegak satelit penginderaan jauh resolusi tinggi dinilai sangat penting untuk kepentingan nasional.
“Untuk semua bidang sangat bermanfaat terutama untuk rencana pembangunan, potensi kekayaan alam kita baik menyangkut kehutanan, perikanan, pertambangan dan sebagainya,” jelas Kurtubi.
Ia mengemukakan bahwa citra penginderaan jarak jauh LAPAN dapat dimanfaatkan di bidang pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, seperti untuk pemetaan lahan pertanian, peramalan pertanian, pemetaan jalur irigrasi hingga menjadi informasi untuk memastikan air mengalir dengan baik ke sawah.
Selain itu, ujar dia, data penginderaan jauh juga bisa dimanfaatkan untuk memantau fase pertumbuhan padi sehingga pemerintah dapat memprediksi hasil jumlah hasil panen.
Sebagaimana diwartakan, pembangunan infrastruktur dinilai seharusnya tidak hanya untuk kelancaran distribusi beragam komoditas perekonomian tetapi juga harus bermanfaat untuk mencapai ketahanan pangan sesuai visi pemerintah.
Hizkia mengatakan, pembangunan infrastruktur harus bisa mendukung tercapainya ketahanan pangan antara lain karena semakin beragamnya tantangan yang dihadapi dunia pertanian di Indonesia.(mrt)