BONDOWOSO – Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, Sutriyono, bersama anggota melakukan monitoring persiapan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Monitoring ini dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat daerah siap menjalankan program sejak awal tahun anggaran.
Sutriyono menegaskan bahwa pelaksanaan APBD 2026 harus langsung berjalan efektif mulai Januari.
Menurutnya, efisiensi anggaran tidak boleh menjadi hambatan, melainkan menjadi penyemangat untuk terus memberikan kinerja terbaik bagi pembangunan daerah.
“APBD 2026 sejak Januari harus langsung gas. Efisiensi bukan masalah, justru menjadi motivasi agar kita terus memberikan yang terbaik bagi pembangunan Bondowoso,” ujarnya,Senin ,19/01/2026.
Dalam rangkaian monitoring tersebut, Komisi III DPRD Bondowoso juga merencanakan kunjungan ke Puskesmas Kota Kulon yang berhasil meraih peringkat pertama di Jawa Timur.
Selain itu, perhatian Komisi III turut difokuskan pada aspek perencanaan dan penguatan riset serta inovasi daerah.
Sutriyono menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang berbasis data berkualitas dan berkeadilan.
Menurutnya, kebijakan publik harus disusun berdasarkan data yang akurat, tepat sasaran, dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.
“Data hari ini bersifat tunggal dari pemerintah pusat, tentu harus kita patuhi. Namun pemerintah daerah tetap harus berikhtiar melakukan validasi dan verifikasi ulang agar sasaran kebijakan benar-benar tepat,” jelasnya.
Ia menyoroti masih adanya persoalan dalam data sosial ekonomi, seperti masyarakat yang seharusnya masuk kategori penerima bantuan justru tidak tercatat, atau sebaliknya tercatat namun tidak termasuk dalam kelompok desil satu hingga empat.
Permasalahan tersebut, kata Sutriyono, harus menjadi perhatian serius ke depan.
Untuk itu, ia menyebutkan bahwa mulai 2026 akan disiapkan pendampingan guna meminimalkan persoalan data, khususnya terkait kemiskinan dan perlindungan sosial, agar kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Bondowoso, Anizatul Hamidah, menyampaikan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti arahan Komisi III DPRD Bondowoso.
Ia menegaskan bahwa fokus utama Bapperida ke depan adalah meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui penguatan data, riset, dan inovasi.
“Kesepakatan kami adalah bagaimana perencanaan pembangunan menjadi lebih berkualitas. Seiring perubahan dari BP4D ke Bapperida, penguatan riset dan inovasi akan terus kami tingkatkan,” ungkapnya.
Anizatul menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan akan dimulai dari data yang baik sebagai baseline.
Oleh karena itu, Bapperida bersama perangkat daerah terkait dan Badan Pusat Statistik (BPS) akan terus melakukan sinergi dan kolaborasi untuk perbaikan kualitas data, termasuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang mencakup desil satu hingga sepuluh.
“Kami akan mengusulkan ground check melalui mekanisme yang ada di BPS. Sistem penentuan peringkat memang dari BPS, namun daerah tetap bisa mengusulkan perbaikan data agar lebih akurat,” jelasnya.
Di tengah keterbatasan anggaran, Anizatul menegaskan bahwa inovasi dan kolaborasi menjadi kunci. Bapperida, kata dia, juga menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dalam rangka penguatan riset dan inovasi, sejalan dengan program Bupati Bondowoso menjadikan Bondowoso sebagai pusat Tri Dharma Perguruan Tinggi.
“Dalam waktu dekat akan ada kegiatan International Community Development (ICD) dari Unesa yang menghadirkan profesor dari berbagai negara. Ini menjadi peluang kerja sama penelitian dan inovasi. Keterbatasan anggaran kita siasati dengan kolaborasi lintas pihak, termasuk penguatan peran masyarakat,” pungkasnya.
