BONDOWOSO – Kultur masyarakat Bondowoso yang masih sangat kental dengan nilai-nilai keagamaan berdampak pada pola pilihan sekolah bagi anak-anak.
Banyak orang tua cenderung menyekolahkan putra-putrinya ke lembaga pendidikan berbasis agama, seperti sekolah yang terintegrasi dengan pesantren, SD Islam Terpadu (SD IT), TK Alam, maupun sekolah swasta keagamaan lainnya.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Bondowoso menjelaskan, kondisi tersebut turut memengaruhi jumlah peserta didik di sejumlah sekolah dasar negeri, terutama yang lokasinya berdekatan dengan lembaga pendidikan keagamaan.
“Orang tua itu cenderung memilih sekolah yang berbau agama. Misalnya dekat pondok pesantren atau sekolah Islam, maka sekolah negeri di sekitarnya otomatis terdampak,” ujarnya, Senin (19/1/2026), sebagaimana dikutip dikonfirmasi Tapalkudapost.com.
Ia mencontohkan, terdapat SD negeri yang jumlah siswanya secara keseluruhan, mulai kelas 1 hingga kelas 6, hanya sekitar 68 siswa. Kondisi serupa juga terjadi pada sekolah yang lokasinya berdekatan dengan TK Islam atau lembaga pendidikan swasta keagamaan yang menjadi rujukan masyarakat.
Meski demikian, Dindik Bondowoso menegaskan bahwa rendahnya jumlah siswa tidak bisa dijadikan satu-satunya alasan untuk melakukan penggabungan (regrouping) sekolah. Menurutnya, pendidikan merupakan layanan publik yang wajib dihadirkan negara, tanpa memandang aspek efisiensi semata.
“Pendidikan itu layanan publik. Ketika di suatu wilayah tidak ada layanan pendidikan dari pemerintah, padahal di situ ada masyarakat, maka negara harus hadir,” tegasnya.
Ia menambahkan, di wilayah pelosok Bondowoso masih terdapat sekolah dasar dengan jumlah siswa per kelas yang sangat minim, bahkan hanya dua hingga tiga anak. Namun kondisi tersebut tidak serta-merta membuat sekolah ditutup.
“Apakah kemudian kita mengatakan itu tidak efisien? Tidak bisa. Kita adalah layanan pemerintah, seberapapun jumlah siswanya tetap harus kita layani,” katanya.
Terkait kondisi sarana dan prasarana, Kepala Dindik menyebut tidak semua bangunan sekolah di pedesaan dalam kondisi rusak. Menurutnya, ada sekolah yang memang membutuhkan perbaikan, namun tidak sedikit pula yang fasilitasnya masih layak dan bahkan lebih baik dibandingkan sekolah swasta keagamaan.
“Kalau dari sisi fasilitas, layanan pemerintah sebenarnya masih cukup baik. Dari kuantitas dan kualifikasi guru juga, SD negeri itu lebih terjamin karena wajib memiliki guru kelas sesuai ketentuan,” jelasnya.
Dindik Bondowoso memastikan pemerintah daerah tetap berkomitmen mempertahankan keberadaan sekolah-sekolah negeri dengan jumlah murid terbatas sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan layanan pendidikan yang merata bagi masyarakat.
“Bukan dibiarkan begitu saja, tetapi ini bagian dari upaya pemerintah untuk tetap hadir dan melayani masyarakat,” pungkasnya.
