Bondowoso – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Bondowoso melalui juru bicaranya, H. Kukuh Raharjo, menyampaikan pandangan umum terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Ijen Tirta, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bondowoso, Senin (10/11/2025).
Dalam penyampaiannya, Kukuh Raharjo mengawali dengan ucapan syukur serta penghormatan kepada para tokoh bangsa yang baru dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni KH. Syaikhona Kholil Bangkalan, Presiden Soeharto, dan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
“Kontribusi ketiga tokoh bangsa tersebut telah menjadi warisan berharga bagi generasi penerus. Fraksi Golkar mengucapkan terima kasih kepada Presiden atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional tersebut. Selamat Hari Pahlawan,” ujar Kukuh.
APBD 2026, Momentum Merealisasikan Visi “Bondowoso Berkah”
Fraksi Golkar menilai pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan momentum penting dalam mewujudkan visi-misi Bondowoso BERKAH (Berkualitas, Akseleratif, dan Holistik). Menurut Kukuh, APBD tidak hanya sekadar dokumen anggaran, tetapi juga merupakan instrumen kebijakan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Bondowoso di bawah kepemimpinan Bupati KH. Abdul Hamid Wahid dan Wakil Bupati Lora As’ad Yahya Syafii yang dinilai mampu menjalankan program prioritas meski dihadapkan pada keterbatasan waktu dan fiskal.
“Fraksi Golkar 1.000 persen mendukung langkah strategis dan taktis yang telah dijalankan pemerintah daerah. Kami yakin visi Bondowoso Berkah akan membawa kemaslahatan bagi umat dan kejayaan rakyat di masa depan,” tegasnya.
Soroti Beberapa Aspek Strategis
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Golkar menyampaikan sejumlah pandangan dan rekomendasi, antara lain:
1. Apresiasi Penataan Birokrasi
Fraksi Golkar mengapresiasi kebijakan rotasi dan mutasi pimpinan OPD yang dinilai sudah berdasarkan merit system atau prinsip “the right man on the right place”. Kebijakan ini dianggap memperkuat profesionalisme birokrasi dan efektivitas kinerja aparatur.
2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah daerah diminta melakukan review terhadap seluruh sumber PAD, mempercepat digitalisasi sistem pajak dan retribusi, serta mengoptimalkan aset daerah agar lebih produktif.
3. Fokus pada Program Prioritas 2026 Fraksi Golkar mendorong agar alokasi APBD 2026 benar-benar difokuskan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sinkronisasi antar-OPD dan keseimbangan antara pembangunan fisik dan nonfisik dinilai sangat penting agar hasil pembangunan lebih terasa.
4. Apresiasi Program RANTAS (Infrastruktur Tuntas)
Program ini disebut berhasil memperkuat konektivitas antarwilayah dan membuka akses ekonomi pedesaan. Fraksi Golkar juga menyampaikan apresiasi kepada anggota DPRD yang telah menyalurkan sekitar 80% pokok-pokok pikirannya untuk mendukung program ini.
5. Dukungan terhadap Kerja Sama Regional Aglomerasi Tapal Kuda
Golkar menilai kerja sama antara Bondowoso, Jember, dan Situbondo merupakan langkah strategis dalam penguatan ekonomi kawasan. Fraksi mendorong agar kerja sama ini segera ditindaklanjuti dengan rencana aksi bersama yang konkret.
6. Antisipasi Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD)
Menyikapi kebijakan nasional yang memangkas TKD hingga Rp200 triliun, Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah menyiapkan strategi antisipatif, seperti diversifikasi pendapatan, efisiensi belanja, dan kemitraan dengan sektor swasta agar stabilitas fiskal daerah tetap terjaga.
7. Dukungan terhadap Reaktivasi Jalur Kereta Api Jember–Bondowoso–Panarukan
Fraksi Golkar mendukung penuh upaya reaktivasi jalur kereta tersebut yang dinilai dapat memperkuat konektivitas ekonomi dan pariwisata di kawasan Tapal Kuda.
Sorotan terhadap Raperda Perumda Ijen Tirta
Terkait Raperda tentang Perumda Ijen Tirta, Fraksi Golkar menilai perubahan status PDAM menjadi Perumda harus dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan tata kelola perusahaan daerah tersebut.
“Revitalisasi Ijen Tirta harus menyentuh aspek manajerial, efisiensi operasional, dan inovasi layanan berbasis teknologi digital. Tujuannya bukan sekadar meningkatkan laba, tetapi juga memperluas akses air bersih yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat,” ungkap Kukuh.
Fraksi Golkar berharap, transformasi ini akan menjadikan Ijen Tirta lebih berdaya saing, transparan, dan berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Komitmen Golkar Mengawal APBD 2026
Di akhir penyampaiannya, Fraksi Golkar menegaskan komitmennya untuk mengawal pembahasan hingga pengesahan APBD 2026 agar menjadi instrumen pembangunan yang adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat kecil.
“Kami akan memperjuangkan agar Bondowoso memperoleh tambahan fiskal dari pemerintah pusat melalui jaringan politik Partai Golkar di tingkat regional dan nasional,” tutup Kukuh.
Diharapkan agar pelaksanaan APBD 2026 dapat berorientasi pada hasil (result oriented budgeting) dan menjadi langkah awal bersama dalam memajukan Bondowoso menuju kesejahteraan yang berkelanjutan.
