Bondowoso – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Kabupaten Bondowoso menyampaikan pandangan umumnya terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penting, yakni Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Ijen Tirta.
Pandangan umum tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PPP, Ahmadi, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bondowoso, Sabtu (8/11/2025).
Dalam kesempatan itu, Fraksi PPP terlebih dahulu menyampaikan apresiasi atas penyampaian nota penjelasan Bupati Bondowoso terkait dua raperda tersebut. Menurut Fraksi PPP, pembahasan keduanya sangat menentukan arah kebijakan fiskal dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bondowoso.
“Penetapan kedua raperda ini bukan sekadar rutinitas, tetapi menentukan kesejahteraan rakyat Bondowoso,” ujar Ahmadi .
Soroti Target PAD dan Kemandirian Fiskal Daerah
Fraksi PPP menyetujui Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan, namun memberikan sejumlah catatan dan saran konstruktif.
Salah satu sorotan utama adalah terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp300,22 miliar. Fraksi PPP menilai, target tersebut perlu disertai inovasi dan strategi konkret dalam menggali potensi daerah, terutama karena adanya pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
“Kemandirian fiskal melalui PAD harus terus ditingkatkan, bukan sekadar bertahan seperti tahun sebelumnya,” tegas Ahmadi.
Fraksi PPP juga menyoroti perbedaan angka target PAD yang disampaikan dalam nota penjelasan Bupati dengan hasil kesepakatan Badan Anggaran (Banggar), yakni sebesar Rp327 miliar. Menurut Fraksi PPP, hal ini perlu penjelasan agar perencanaan pembangunan tidak kehilangan ruang inovasi.
Selain itu, Fraksi PPP meminta agar penyusunan dan pembahasan dokumen anggaran dilakukan lebih awal dan tidak terburu-buru, demi menjaga kualitas perencanaan pembangunan daerah.
Dorong Efektivitas Belanja dan Program Prioritas
Dalam aspek belanja daerah, Fraksi PPP menilai alokasi belanja wajib, mandatory, dan belanja prioritas harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien. Dari total belanja sebesar Rp1,47 triliun, belanja pegawai mencapai Rp910 miliar, sementara belanja modal dialokasikan Rp113,77 miliar.
“Belanja modal harus benar-benar difokuskan pada program prioritas yang mendukung tema pembangunan ‘Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Inovasi dan Kemandirian’,” terang Ahmadi.
Fraksi PPP juga meminta agar penggunaan anggaran, khususnya belanja modal, berpihak pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jaringan, dan irigasi yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Perumda Ijen Tirta Harus Profesional dan Berpihak pada Masyarakat
Dalam pembahasan Raperda tentang Perumda Air Minum Ijen Tirta, Fraksi PPP menegaskan bahwa air merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Perubahan status menjadi Perumda harus diiringi dengan peningkatan kinerja dan perluasan cakupan layanan, bukan hanya fokus pada wilayah perkotaan yang menguntungkan,” jelas Ahmadi.
Fraksi PPP memberikan sejumlah catatan penting, antara lain:
1. Peningkatan cakupan layanan air bersih di daerah pinggiran dan dataran tinggi.
2. Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) agar Perumda dikelola secara profesional dan bebas dari intervensi politik.
3. Penetapan tarif air yang mempertimbangkan daya beli masyarakat kecil dengan mekanisme subsidi silang.
4. Transparansi dalam pengangkatan direksi dan dewan pengawas.
5. Efisiensi jumlah pegawai agar tidak melebihi 40% dari pendapatan perusahaan.
6. Evaluasi kinerja berkala melalui indikator Key Performance Indicators (KPI) yang berfokus pada kualitas, kuantitas, dan kontinuitas suplai air.
Fraksi PPP juga mendorong Pemerintah Daerah untuk segera melakukan open bidding dalam pengisian jabatan Dewan Pengawas Perumda guna menjamin profesionalitas dan akuntabilitas manajemen.
Kritik Terhadap Pemangkasan Pokir Dewan
Dalam bagian akhir pandangannya, Fraksi PPP menyoroti terbatasnya ruang legislatif dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat akibat pemangkasan pokok-pokok pikiran (pokir) dewan.
Menurut Ahmadi, kondisi tersebut mengerdilkan fungsi representatif DPRD sebagai penyalur aspirasi rakyat.
“Reses tetap berjalan, tapi tanpa daya dorong program yang nyata. Ini menggerus makna representasi rakyat dalam demokrasi lokal,” ujarnya.
Fraksi PPP menyerukan agar keseimbangan antara eksekutif dan legislatif dijaga melalui musyawarah dan tata kelola pemerintahan yang adil, sebagaimana prinsip syura dalam Al-Qur’an.
“Sudah saatnya fungsi legislatif dikembalikan pada marwah sejatinya, sebagai penyambung lidah rakyat dan pengimbang kekuasaan eksekutif,” tegasnya.
Komitmen Membangun Bondowoso Berkah
Fraksi PPP menutup pandangan umumnya dengan ajakan untuk memperkuat kebersamaan dalam membangun Bondowoso yang lebih mandiri, inovatif, dan sejahtera meski di tengah keterbatasan fiskal.
“Dengan semangat kebersamaan, Fraksi PPP siap bekerja sama dalam pembahasan raperda ini demi mewujudkan Bondowoso Berkah yang Mandiri dan Sejahtera,” pungkas Ahmadi.
