Bondowoso – Program rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi sorotan DPRD , program yang sudah berjalan ini ditengarai menjadi ajang bancaan oknum .Hal tersebut disampaikan wakil ketua DPRD Bondowoso Andi Hermanto melalui sambungan telp ,Jum’at 26/07/2019.
“Disinyalir menjadi bancaan para oknum nakal, pasalnya program tersebut adalah program stimulan suwakelola namun pada kenyataannya ada rekanan dibeberapa Kecamatan yang sampai mengerjakan puluhan unit RTLH ,” ungkapnya.
Anehnya lagi kata Andi ada fasilitator pendamping yang sejatinya bertugas untuk mengkomunikasikan, membimbing masyarakat bagaimana caranya untuk mengelola dana tersebut. saat ini mengundurkan diri.
“Aneh, tiba-tiba saja dua pendamping mengundurkan diri setelah dibentuk pansus, kita bukan mau menakut-nakuti, namun bagaimana tatanan lebih baik , hak masyarakat tidak jadi bahan bancaan,” tegasnya.
Bagaimana tidak disinyalir demikian, kata Andi , berdasarkan temuan bahwa dana sudah masuk di rekening, ada yang minta kembali untuk beli bahan sebesar Rp15 juta, dan sisanya sebesar Rp2,5 juta untuk ongkos tukang.
“Panitia khusus (Pansus) DPRD Bondowoso telah mengantongi nama-nama Kontraktor yang menjadi refaransir bahan bangunan,Sedangkan para pendamping terlibat didalamnya, ada Eko Adi Warsito, Yuni, Hendrik dan Gigih dua diantara 3 pendamping mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas,” imbuhnya.
Menurutnya, ada yang unik, dalam persoalan ini , pertama pekerjaan tersebut dianggap tidak punya dasar hukum karena tidak ada Perbub yang melegalkan kegiatan 374 RTLH,kedua tiba-tiba dua pendamping mengundurkan diri setelah dibentuknya pansus.
