Bondowoso – Sebanyak 1120 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 13 Desa kecamatan Wringin mendapat pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019.
Menurut Ketua PPK Kecamatan Wringin, 1120 KPPS tersebut tersebar di 160 Tempat Pemungutan Suara (TPS) sekecamatan Wringin hampir dua kali lebih banyak dari Pilkada 2018 yang lalu di Bondowoso.
“Kalau TPS di Pemilu 2019 ini ada 160 TPS, dibandingkan dengan Pilkada kita itu hampir separuh tambahannya, Karena mengacu kepada peraturannya (PKPU) dalam satu TPS itu minimal 300 pemilih,” ungkap Heri di Bimtek Desa Sumber Malang Wringi Bondowoso,Jawa Timur, Selasa (2/4/2019) siang.
Dalam 160 TPS tersebut, menurutnya terdapat 1120 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari 13 Desa di Kecamatan Wringin yang akan bertugas mensukseskan Pemilu 2019.
“Dari 13 Desa kita masih laksanakan Bimtek 2 Desa, kemaren di Ambulu, tadi Sumbercanting, ini Sumbermalang dan Ampelan. Kita target tanggal 4 bimtek KPPS dan pelantikan sudah bisa selesai,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dirinya berharap selaku panitia tingkat Kecamatan agar pemilu tahun 2019 berjalan dengan aman dan lancar.Terutama penyelenggara mampu melaksanakan teknis penyelenggaraan dengan baik sesuai dengan regulasi yang sudah di tentukan oleh PKPU nomer 3 tahun 2019 .
Sementara itu Hollik Kepala Desa Sumber Malang saat dikonfirmasi menyampaikannn, “ Kantor desa hanya ditempati,kita memberikan fasilitas ,saya sebagai Kades kan sudah jelas aturanya, sengaja atau tidak sengaja tidak boleh terlibat dalam pileg maupun pilpres 2019. Apalagi sampai menggunakan ADD maupun DD demi kepentingan salah satu calon, itu tidak akan pernah saya lakukan, karena termasuk perbuatan yang jelas salah dan melanggar hukum,” jelasnya.
Hollik menjelaskan, ADD atau DD adalah anggaran yang diperuntukkan oleh pemerintah untuk kemajuan dan pembangunan desa . Baik yang bersifat fisik maupun non fisik, tidak untuk mensukseskan salah satu pasang calon dalam pesta demokrasi.
“Sekali lagi saya tekankan bahwa saya pribadi sebagai Kades Sumber Malang, tidak akan main-main dengan ADD dan DD. Ini dana dari pemerintah pusat, jelas akan terus dipantau. Jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan politik yang salah. Pergunakan untuk yang semestinya dan sesuai peruntukan,” ungkapnya.
Hollik juga mengaku bahwa pihaknya memahami apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam momen politik yang nanti akan dilaksanakan serentak pada 17 April 2019 mendatang.
“Sekali lagi kantor desa hanya ditempati, saya betul-betul tahu apa yang dilarang dan yang diperbolehkan selama momen Pilpres dan Pileg 2019. Penekanannya sama, yakni sama-sama mensukseskan pesta demokrasi, tapi tidak ikut terlibat di dalamnya, dalam artian tidak netral atau ikut terlibat dalam pemenangan salah satu calon,itu tidak boleh,” tegas Hallik.
Tak selesai sampai di situ, pria yang terkenal pendiam ini juga mengingatkan semua perangkar desa di Sumber Malang untuk tidak ikut-ikutan memberikan dukungan terhadap salah satu calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 maupun Pileg 2019 mendatang, serta mengingatkan agar aparatnya bisa menempatkan diri selaku aparat pemerintah.
