Mojokerto – Banyaknya program digitalisasi dan inovasi utamanya pada layanan kesehatan, membuat Kota Mojokerto dibidik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) untuk dijadikan daerah percontohan integrasi layanan kesehatan. Hal tersebut dikatakan Staf Ahli Kemenkes RI, Setiaji S.T., M.Si dalam kunjungannya ke Rumah Rakyat, Selasa (11/4/2023).
“Kemenkes kan punya program untuk memperbaiki layanan kesehatan dengan pemanfaatkan digital, kita melihat bahwa Mojokerto banyak sekali program-program digitalisasi dan inovasi khususnya fokus di layanan kesehatan ya.
Melihat hal tersebut sepertinya ini bisa jadi daerah percontohan untuk mengintegrasikan layanan kesehatan mulai dari dokter mandiri, layanan primer, sekunder dan penunjang, karena Kota Mojokerto sudah memiliki data dasar yang cukup baik,” ungkap Setiaji.
Lebih lanjut Setiaji kagum dengan pendekatan yang dilakukan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari. Menurutnya pendekatan yang dilakukan wali kota yang akrab disapa Ning Ita tersebut sangat tepat dengan memperbaiki data dasar kesehatan.
“Pendekatan yang dilakukan oleh bu wali ini sangat tepat sekali, tahu siapa yang mau disasar, siapa yang mau diobati, yang mau diintervensi. Tidak hanya itu beliau juga fokus bagaimana anggaran ditingkatkan khususnya di kesehatan yang dua kali lipat dibanding standart minimalnya. Ini luar biasa beliau menaruh perhatian yang cukup besar di bidang kesehatan,” jelasnya.
Kunjungan tim monitoring integrasi SATUSEHAT Kemenkes RI tersebut diterima oleh Wali Kota Mojokerto Ning Ita didampingi Plt Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkesppkb) Kota Mojokerto, dr. Farida Mariana, M.Kes, dan Direktur RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo, dr. Sulaiman Rosyid, M.M.Kes di Ruang Sabha Pambojana Rumah Rakyat.
“Saya memang konsisten sejak awal terkait satu data, sejak tahun 2019, saya menginisiasi GAYATRI (GerbAng laYanan informAsi terpadu dan terintegRasi) ini, ayok kita harus punya satu data Kota Mojokerto kita awali dari bidang kesehatan,” ungkap Ning Ita.
Dijelaskan lebih lanjut, urusan kesehatan di Kota Mojokerto memiliki porsi anggaran terbesar jika dibandingkan urusan lainnya. Dimana diatas mandatory spending, hingga diatas 20 persen.
“Karena porsi anggarannya besar tapi tidak sepadan dengan outcome nya, nanti jadi mubadzir. Makanya saya kawal sendiri Dinas Kesehatan sampai akhirnya GAYATRI waktu itu menang TOP 45, karena saya ingin ini jadi embrionya SATUDATA Kota Mojokerto,” terangnya.
Sebagai informasi, sebelum bertemu Ning Ita, tim monitoring integrasi SATUSEHAT Kemenkes RI telah terlebih dahulu mengunjungi empat Puskesmas dan satu Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Kota Mojokerto.
