FeaturedLensa Nusantara

Bawaslu Larang Buruh Kampanye Pemilu di Aksi May Day

images (8)

JAKARTA – Ratusan ribu buruh diprediksi akan membanjiri Ibu Kota untuk mengikuti peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2018. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengimbau kegiatan itu tidak dijadikan ajang untuk melakukan kampanye Pilkada maupun Pemilu 2019.

“Aksi peringatan Hari Buruh sebaiknya dimaksimalkan untuk memperjuangkan kepentingan buruh,” kata Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar melalui siaran persnya, Senin (30//4/2018).

Black Modern Music News Headline Instagram Post_20231007_160840_0000
Black Modern Music News Headline Instagram Post_20231011_230542_0000
Black Modern Music News Headline Instagram Post_20231011_220305_0000
Black Modern Music News Headline Instagram Post_20231012_011801_0000
Black Modern Music News Headline Instagram Post_20231014_135422_0000
Black Modern Music News Headline Instagram Post_20231021_165812_0000
Salinan dari Black Modern Music News Headline Instagram Post_20231022_164616_0000
Salinan dari Salinan dari Salinan dari Salinan dari Salinan dari Black Modern Music News Headline Instagram Post_20231031_205414_0000
Salinan dari Salinan dari Salinan dari Salinan dari Salinan dari Black Modern Music News Headline Instagram Post_20231105_173709_0000

Bawaslu, kata dia, mengapresiasi aktivitas berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Pasalnya, kemerdekaan menyatakan pendapat dilindungi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hal itu termasuk juga aksi buruh yang dilakukan pada 1 Mei setiap tahun.

“Meski demikian, Bawaslu mengimbau agar kemerdekaan tersebut tetap dilakukan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan UU Pilkada dan Pemilu,” terang Fritz.

iklan dalam

Dengan tidak melanggar ketentuan UU Pilkada dan UU Pemilu, peringatan Hari Buruh tetap terjaga kemurniannya dari kegiatan kampanye. Bawaslu juga mengimbau agar penyampaian pendapat pada May Day kali ini tidak disisipkan materi kampanye Pilkada dan Pemilu.

“Materi yang dimaksud disampaikan dalam orasi terbuka maupun alat peraga seperti spanduk, poster ataupun selebaran,” jelas dia.

Fritz menuturkan, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan salah satu bentuk kampanye adalah rapat umum. Adapun, kampanye rapat umum hanya diperbolehkan pada masa selama 21 hari sebelum dimulainya masa tenang.

UU Pemilu juga mengamanatkan, desain alat peraga kampanye Pilkada dan Pemilu harus mendapat izin Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga apabila terdapat alat peraga selain itu, jelas merupakan pelanggaran undang-undang.

UU tersebut juga melarang kegiatan kampanye dengan aktivitas konvoi kendaraan. Kemudian, sambungnya, kampanye juga dilarang diisi dengan intimidasi terhadap orang lain dan mengganggu ketertiban umum.

“Bawaslu berharap, peringatan Hari Buruh dapat berjalan dengan aman, tertib dan damai dan bebas dari kegiatan kampanye untuk Pilkada maupun Pemilu,” pungkas Fritz.

Sekadar informasi, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengklaim akan ada 150 ribu buruh se-Jabodetabek plus Serang, Karawang, dan Purwakarta berunjuk rasa di Istana Negara, Jakarta. Setelah itu, massa dijadwalkan akan bergerak ke Istora Senayan untuk merayakan May Day sekaligus deklarasi calon presiden 2019-2024.

Salinan dari Salinan dari Salinan dari Black Modern Music News Headline Instagram Post_20231029_071344_0000
Salinan dari Salinan dari Salinan dari Salinan dari Black Modern Music News Headline Instagram Post_20231029_082045_0000

Related posts

PRAJURIT WAJIB SEHAT  KORAMIL GRUJUGAN MEMANFAATKAN RUTE LARI

17 Pengaduan dari Masyarakat Situbondo ke KPK Masuk Pengelompokan Sesuai Deliknya

77 Orang Polisi di Banyuwangi Sujud Syukur Karena Naik Pangkat 

Redaksi Tapalkuda

Leave a Comment

error: Content is protected !! silahkan di menghubungi admin jika ingin copy conten ini ... terima kasih